Netanyahu: Kami Akan Terus Bangun Permukiman

JERUSALEM, KOMPAS.com — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (2/12/2012), menolak untuk mempertimbangkan kembali rencana membangun ribuan rumah baru di wilayah pendudukan. Ia mengatakan, itu merupakan tanggapan yang sepadan buat Otoritas Palestina yang meraih pengakuan PBB sebagai "negara bukan anggota".

AS dan sejumlah negara Eropa mendesak Israel untuk menarik kembali rencana pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur yang diumumkan Jumat, sehari setelah Majelis Umum PBB menyetujui usulan Palestina. Permukiman Israel itu secara luas dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, dan para pemimpin dunia memperingatkan bahwa pembangunan permukiman baru akan memundurkan upaya-upaya untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Terkait langkah terbaru PBB meningkatkan pengakuan akan status Otoritas Palestina, Netanyahu mengatakan, Israel akan terus membangun di wilayah pendudukan yang merupakan kepentingan strategis. "Jawaban atas serangan terhadap karakter Zionis Negara Israel mewajibkan kami untuk meningkatkan tempo dari rencana pembangunan permukiman di semua daerah yang pemerintah telah putuskan untuk ditempati," kata Netanyahu dalam sambutannya sebelum memulai pertemuan mingguan kabinetnya di Jerusalem.

"Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata pemerintahan Perdana Menteri Yitzhak Rabin, dan itu bahasa keputusan pemerintah tahun 1975 setelah keputusan PBB yang menyamakan Zionisme dengan rasialisme."

Netanyahu menyebut usulan Otoritas Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara non-anggota "sebuah pelanggaran berat" terhadap sebuah perjanjian yang ditandatangani dengan Pemerintah Israel. "Karena itu, Pemerintah Israel menolak keputusan yang diambil oleh Majelis Umum," katanya.

Respons Netanyahu bukan tidak terduga mengingat penentangan Israel terhadap usulan Otoritas Palestina untuk meningkatkan statusnya di Majelis Umum PBB.

Sebagai negara pemantau bukan anggota, Otoritas Palestina diberikan status yang sama seperti yang diperoleh Vatikan.

Perancis dan Inggris bergabung dengan AS pada Sabtu dalam mendesak Israel untuk menghentikan rencana pembangunan. Ketiga negara itu mengatakan, rencana pembangunan itu akan menghancurkan setiap upaya untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian guna menciptakan sebuah "solusi dua negara".

Netanyahu belum secara terbuka mengakui persetujuannya atas pembangunan permukiman baru itu. Namun, seorang pejabat senior Pemerintah Israel, Sabtu, mengatakan, Netanyahu telah menandatangani pembangunan "3.000 rumah" di Jerusalem Timur serta mengotorisasi perencanaan dan zonasi pembangunan di kota Ma'ale Adumim di Tepi Barat.

Israel merebut Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai dalam perang 1967. Sinai dikembalikan lagi ke Mesir. Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan tahun 1981, sebuah langkah yang tidak diakui masyarakat internasional dan dikutuk Suriah, yang masih mengklaim daerah itu.

Kelompok militan Palestina, Hamas, saat ini menguasai Gaza, sementara kelompok yang moderat Fatah yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas, menguasai Tepi Barat, tempat semakin banyak permukiman Israel bercokol. Pada akhirnya, rakyat Palestina bertujuan untuk menyatukan Gaza dan Tepi Barat di bawah wewenang negara baru dengan ibu kota Jerusalem Timur.

Amerika Serikat menentang upaya Palestina untuk memperoleh pengakuan "negara non-anggota" dari PBB" dengan memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat menyebabkan Israel bereaksi.

Para pejabat Palestina telah menolak untuk memulai perundingan baru dengan Israel sampai Israel berhenti membangun permukiman di wilayah Tepi Barat. Sementara itu, Netanyahu mengatakan, tidak ada prasyarat untuk memulai pembicaraan.

Usulan Palestina ke PBB dan berita pembangunan permukiman Israel muncul hanya beberapa hari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mengakhiri serangkaian serangan udara militer Israel terhadap Gaza yang dilancarkan demi menghentikan serangan roket Hamas.