Penambahan Kuota BBM Hanya Untungkan ATPM?

Kompas.com - 03/12/2012, 15:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Andi Rahmat menilai permintaan pemerintah untuk menambah kuota jatah BBM Bersubsidi hanya menguntungkan Agen Tunggal Pemilik Merek (ATPM).

Hal itu disebabkan kebutuhan BBM Bersubsidi ini disesuaikan dengan kebutuhan permintaan mobil di masyarakat yang meningkat dari 940.000 unit mobil menjadi 1,05 juta unit mobil. Meski permintaan sepeda motor justru turun.

"Kita ini terlalu service demand growth. Yang diuntungkan itu bukan masyarakat tapi malah industri khususnya Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)," kata Andi saat Rapat Kerja Menteri ESDM, BPH Migas dan Pertamina dengan Komisi VII di Jakarta, Senin (3/12/2012).

Andi menilai,  pemerintah terlalu berpihak ke industri namun justru meninggalkan keberpihakan ke rakyat. Kendati demikian, hal tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Andi menginginkan, kebijakan yang diambil nantinya juga bisa menguntungkan masyarakat. Soal caranya, Pertamina beserta Kementerian ESDM maupun BPH Migas harus membuat formula khusus agar BBM bersubsidi tidak kembali bocor.

Soal dana, Andi menyatakan sebenarnya Menteri Keuangan belum memberikan lampu hijau terkait alokasi dana untuk penambahan kuota BBM Bersubsidi ini. Sebab, dana ini memang harus disediakan di APBN 2013, sementara dana ini harus segera dicairkan pada sebelum akhir tahun 2012. "Otomatis Pertamina harus menalangi dulu," katanya.

Dengan mekanisme pembayaran seperti ini, DPR tidak ingin disalahkan karena APBN Perubahan di 2012 pun juga sudah diketuk. Begitu juga dengan APBN 2013. Di kedua APBN tersebut, tidak ada dana alokasi untuk penambahan kuota BBM Bersubsidi.

"Ini harus ada payung hukumnya. Jangan sampai DPR yang disalahkan. Soalnya permintaan pemerintah untuk meminta penambahan jatah kuota BBM ini selalu dilakukan setiap tahun. Padahal APBN sudah diketuk," jelasnya.

Sekadar catatan, pemerintah meminta penambahan jatah kuota BBM Bersubsidi sebesar 1,227 juta KL sebelum akhir tahun 2012. Rinciannya berupa 500.000 KL solar dan 730.000 KL premium. Nilai investasi dari pembelian BBM Bersubsidi tersebut mencapai Rp 6 triliun.

Baca juga: Alasan Pemerintah Minta Penambahan Kuota BBM Bersubsidi
Ini Langkah Pertamina Cegah Kebocoran BBM Bersubsidi
Ekonom Sarankan Harga BBM Naik Awal Tahun 2013
Hari Tanpa BBM Bersubsidi Batal

19 Desember, Jatah Premium di Jakarta Habis

BBM Subsidi Akan Dibatasi Rp 100.000 Per Hari?

Ikuti artikel terkait di Topik SUBSIDI UNTUK ORANG KAYA?

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau