FIFA Minta Pemerintah Bantu Selesaikan Kisruh Sepak Bola

JAKARTA, KOMPAS.com - FIFA mendorong pemerintah Indonesia membantu menyelesaikan dualisme yang terjadi dalam sepak bola Tanah Air, karena jika masalah itu tidak terselesaikan juga, badan sepak bola tertinggi di dunia tersebut siap menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PSSI, Halim Mahfudz, setelah menerima surat tembusan FIFA kepada Kemenpora pada 26 November lalu. Surat tersebut ditandangi langsung oleh Sekjen FIFA, Jerome Valcke.

"Dalam suratnya, FIFA menjelaskan kepada pemerintah soal situasi sepak bola yang terjadi di Indonesia yang sudah diminta untuk menyelesaikan tetapi tidak terselesaikan juga. Jadi FIFA meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong mengambil langkah tegas dan jelas. Kalau pemerintah tidak segera memberikan langkah tegas kejelasan sikap, maka dijelaskan dalam suratnya bahwa akan ada sanksi dari FIFA," jelas Halim, di kantor PSSI, Selasa (4/12/2012).

Halim menyatakan bahwa peran pemerintah dalam hal ini hanya mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap permasalahan sepak bola Indonesia. Bukan bentuk suatu intervensi pemerintah karena hal ini dilarang FIFA.

"Pemerintah atau di sini Menpora perannya hanya sebatas untuk mengambil sikap dan tindakan secara tegas bukan intervensi. Sikap atau tindakan yang dimaksud adalah bagaimana mereka menjalankan poin-poin yang tertera dalam Sistem Keolahragaan Nasional. Ini menyangkut tentang izin-izin dan legalitas dari kompetisi yang sedang berjalan sekarang ini," tutur Halim, yang biasa disapa Gus Lim.

"Maksudnya izin di sini adalah bagaimana pemerintah bisa mengambil sebuah tindakan dan sikap jika ada sebuah kelompok ilegal yang menyelenggarakan sebuah kompetisi yang tidak dinaungi oleh PSSI. FIFA mengingatkan bahwa ada batasan sampai 10 Desember untuk membuktikan bahwa PSSI bisa mengontrol sepakbola Indonesia karena peran PSSI sebetulnya mengorganisasi dan melakukan supervisi dalam semua bentuk seperti dalam statuta FIFA pasal 10 dan 13. Jadi semua harus mematuhi itu. Dengan dateline yang akan segera datang itu, pemerintah Indonesia harus hati-hati dan mencermati betul adanya sanksi kalau pemerintah tidak bertindak," bebernya.