Jokowi Ingin Adhi Karya dan Jakarta Monorail Satu Konsorsium

Kompas.com - 07/12/2012, 16:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengharapkan pembangunan transportasi massal berbasis rel, yaitu monorel agar cepat dilaksanakan. Dalam pembangunan monorel, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menginginkan hanya ada satu konsorsium perusahaan yang melanjutkan pembangunan monorel yang mangkrak sejak era Fauzi Bowo.

Saat ini, ada dua proposal yang telah masuk ke Pemprov DKI, yaitu PT Jakarta monorel yang merupakan investor swasta dan konsorsium monorel yang lama, dan konsorsium Adhi Karya yang merupakan konsorsium baru yang terdiri dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsorsium Adhi Karya ini terdiri dari PT Adhi Karya, PT Telkom, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Jasa Marga, PT INKA, PT Lembaga Elektronika Negara (LEN).

"Yah, saya penginnya cepat, ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalau kita meneruskan yang lama dengan Jakarta Monorail, tiang-tiang yang sudah ada tinggal dilanjutkan. Yang kedua, kita juga tidak mikir landasan hukumnya karena sudah ada Peraturan Presidennya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (7/12/2012).

"Tapi memang merukunkan perusahaaan seperti ini tidak mudah. Jadi satu konsorsium bersama-sama tidak hanya satu atau dua line yang dikerjakan, kalau perlu semuanya tapi tersistem dengan sistem yang baik dan terintegrasi," ujarnya lagi.

Menurutnya, kalau masing-masing terus bersikeras dan tidak mau bersatu, maka akan berdampak kepada harga tiket yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum proyek monorel dimulai lagi, akan diupayakan penyatuan tersebut.

Inilah yang kemudian menjadi alasan Jokowi menggelar rapat koordinasi yang turut mengundang PT Jakarta Monorail dan konsorsium Adhi Karya yang secara terbuka memberikan pemaparannya terkait rencana pembangunan monorel. Jokowi pun mengharapkan kalau pertentangan antara PT Jakarta Monorail dengan Adhi Karya dapat segera meredam, karena Syaiful Imam yang juga menjadi Dirut PT Jakarta Monorail, dulu pernah menjadi Dirut Adhi Karya.

"Kalau saya mendengarkan pemaparan tadi, Pak Syaiful kan mantan Dirut PT Adhi Karya, mbok ya rukun sama PT Adhi Karyanya," kata Jokowi.

Agar pelaksanaan monorel berjalan lancar dan cepat untuk dijalankan, Jokowi meminta antara PT Jakarta Monorail dan Adhi Karya untuk saling duduk bersama membahas permasalahan ini. Jokowi memberikan waktu satu minggu untuk membicarakan dan membahas secara pribadi dengan masing-masing konsorsium.

"Jadi, saran saya kalau semuanya sudah bisa rukun, berikan waktu saya seminggu untuk berbicara, mungkin ini menyangkut masalah presentase. Keinginan kami proyek ini dimulai lagi jangan kelihatan mangkrak. Karena, menurut saya kurang baik bagi image Jakarta," kata Jokowi.

Untuk menjalankan proyek monorel, PT Adhi Karya sebelumnya memang sudah bergabung dengan PT Jakarta Monorail untuk membangun proyek monorel. Perseroan memiliki 7,5 persen saham di PT Jakarta Monorail. Namun karena proyeknya mangkrak dan dana investor tidak cair, maka perseroan memilih untuk hengkang di proyek kerjasama itu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau