"Reshuffle" Kabinet, PKS Ingin "Happy Ending"

Kompas.com - 12/12/2012, 13:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai perlunya konsolidasi kabinet di penguhujung masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. F-PKS pun berharap agar kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menutup masa kerjanya pada tahun 2014 dengan happy ending.

"Untuk rombak kabinet (reshuffle) lainnya, kalau Presiden gunakan hak prerogatif, pasti akan membuat tidak nyaman. Saya yakin, Presiden pasti menginginkan happy ending pada akhir masa jabatannya sehingga butuh soliditas dan konsolidasi yang bagus dalam kabinet," ujar Ketua F-PKS Hidayat Nur Wahid, Rabu (12/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Semenjak pos Menteri Pemuda dan Olahraga ditinggalkan Andi Alfian Mallarangeng, wacana untuk melakukan perombakan kabinet mengemuka. Presiden SBY dinilai hanya memiliki waktu hingga akhirnya melakukan perombakan kabinet sebelum memasuki tahun persiapan pemilu di tahun 2013.

Menurut Hidayat, kebijakan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Namun, Presiden harus lebih berhati-hati menggunakan hak istimewa itu dalam menata kabinetnya. Pasalnya, penggunaan hak prerogatif sebelumnya justru menimbulkan polemik di publik. Mantan Presiden PKS ini mencontohkan kasus pemberian grasi Presiden kepada gembong narkoba Ola yang ternyata masih mengendalikan bisnis narkoba dari balik sel.

"PKS mengingatkan agar Presiden berhati-hati menggunakan hak prerogatif. Hak prerogatif harus dilakukan elegan dan profesional sehingga tidak menimbulkan kegaduhan," kata Hidayat.

Kalaupun perombakan kabinet benar-benar akan dilakukan, Hidayat menuturkan, PKS siap berada di dalam ataupun di luar pemerintahan. "Kami bukannya nantang, tetapi memang PKS siap di dalam atau di luar. Dulu zaman Megawati kami sendirian di luar, suara kami bahkan meningkat," kata Hidayat lagi.

Wacana perombakan kabinet ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Priyo menuturkan mundurnya Andi Alfian Mallarangeng dari kursi Menteri Pemuda dan Olaharaga bisa dijadikan momentum untuk melakukan perombakan kabinet. Selain itu, secara hitung-hitung politik, tahun ini merupakan tahun terakhir Presiden bisa merombak kabinetnya.

"Saya berpandangan ini momentum untuk reshuffle. Kalau hanya satu, sayang energinya habis. Dalam hitungan politik, ini adalah kesempatan terakhir Presiden untuk rombak kabinet atau tidak merombak sama sekali," kata Priyo.

Baca juga:
Golkar Tawarkan Idrus Marham Jadi Menpora
Demokrat: Menpora Baru Harus seperti Andi Mallarangeng
Max Sopacua: Posisi Menpora Itu Jatah Demokrat!
Paling Aman, Menpora Non-Parpol
Presiden Harus segera Angkat Menpora Baru

Selengkapnya, baca di topik: BERBURU KURSI MENPORA

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau