Jokowi Prihatin "Gap" Kaya Miskin di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo prihatin dengan adanya gap atau kesenjangan yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin di Ibu Kota. Oleh karena itu, ia menyelenggarakan Workshop melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan pemukiman kumuh atau atau lebih dikenal dengan proyek MHT Plus.

"Saya ingin titip, menyampaikan sedikit saja, terutama untuk yang tadi sudah menyampaikan CSR-nya kepada kita dan untuk Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini, fakta gap yang kaya dan miskin di Jakarta ini, setiap hari lihat kelihatan mencolok sekali, mampu, dan tidak mampu sangat mencolok sekali," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012).

Menurut Jokowi, hal ini bisa dilihat jika berkunjung ke gedung tinggi di kawasan elit. Akan terlihat jelas pemandangan banyaknya kawasan kumuh di DKI Jakarta.

"Misalnya saja di Kuningan naik sampaik lantai 40 atau 70 langsung ke Bukit Duri, nanti gap-nya kelihatan. Kalau ke Thamrin naik ke lantai 80, kemudian Bapak Ibu langsung ke Tanah Tinggi, gap-nya tinggi sekali. Atau ke Sudirman pergi ke mal nya yang paling tinggi, langsung ke Kampung Sawah atau Tanah Merah, gap-nya besar sekali. Jadi, harus ada redesign agar gap itu dipersempit menjadi sedikit," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, perlu waktu panjang untuk penataan kampung di Jakarta jika hanya dibiayai melalui APBD. Oleh karena itu, Pemprov DKI berusaha untuk menggandeng perusahaan, baik dari BUMN, BUMD, swasta untuk ikut dalam program ini.

"Perlu waktu panjang jika hanya dari APBD. Saya akan terus menggerakkan BUMD, BUMN, developer, dan perusahaan yang banyak untung dari Jakarta. Dengan itu, slum-slum areas merasa diperhatikan oleh Pemerintah dan mendapat kue dari pemerintah," katanya.

Meskipun demikian pembangunan yang diutamakan yakni fokus terhadap pemasalahan Jakarta. "Distribusi aset kota juga harus segera dipikirkan jangan sampai terkonsentrasi pada salah satu orang saja. Karena masyarakat banyak sehingga harus bisa mendapatkan manfaat dari kota ini. Tapi fokus kepada yang menjadi permasalahan-permasalahan utama Jakarta," kata mantan tukang kayu tersebut.

Melalui program CSR tersebut, sudah ada tujuh perusahaan yang akan membantu program penataan kampung. Tujuh perusahaan yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) adalah PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Novizal mengatakan terdapat tiga perusahaan sisanya belum bisa melakukan MoU. Ketiga perusahaan lainnya yaitu PT Astra International Tbk, PT Jakarta Tourisindo, dan PD Pasar Jaya.

"Diharapkan akan makin banyak dunia usaha yang berperan aktif melakukan program CSR-nya dalam penanganan pemukiman kumuh di Jakarta," kata Novizal.