Jokowi Ancam Camat dan Lurah yang Tak "Blusukan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparatur negara tingkat suku dinas, kecamatan, dan kelurahan yang tidak pernah blusukan kepada warganya akan dicatat oleh gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk catatan gubernur saat rotasi pegawai dilaksanakan.

"Kalau saya datang ke lapangan, kemudian warga mengatakan tidak pernah didatangi camat, lurah, ya saya tinggal catat saja namanya. Nanti pas rotasi pegawai, orang-orang itu yang akan saya coret terlebih dahulu," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kantor administrasi walikota Jakarta Barat, Senin (17/12/2012).

Dijelaskan Jokowi, tujuan memerintahkan camat dan lurah turun ke lapangan adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Segala permasalahan yang ada di masyarakat akan sampai pada gubernur, dan 90 persen masalah adalah benar. Untuk itu, gubernur akan lebih percaya cerita-cerita yang datang dari masyarakat.

Jokowi mengungkapkan, ia tidak ingin ada camat atau lurah yang baru turun ke lapangan setelah mendapatkan catatan dari pihak provinsi. Semua aparatur negara harus dekat dengan masyarakat agar masalah-masalah masyarakat bisa cepat terselesaikan.

Selain itu, beberapa waktu lalu Jokowi dan beberapa pegawai provinsi mengunjungi jalan-jalan di sekitar Jakarta Barat. Masih banyak jalan berlubang atau sampah di kali-kali kecil yang bisa menyebabkan banjir.

Ia meminta kepada camat dan lurah agar bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya Dinas PU Tata Air di setiap wilayah.

"Jangan lagi ada yang bilang ini bukan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) camat, bukan tupoksi lurah, ini tupoksi Dinas PU. Saya tahu, tapi kan bisa camat, lurah koordinasi ke pihak-pihak terkait," ungkap Joko Widodo.

Ia mengungkapkan, selain masalah blusukan, ia juga membahas masalah jalan berlubang, sampah di kali-kali kecil, dan taman-taman yang tidak terurus. Dalam paparannya, ia memperlihatkan foto-foto masalah di Jakarta Barat.