Makin Marak Pencucian Uang Hasil Korupsi

Ilustrasi (KOMPAS/PRIYOMBODO)

JAKARTA, KOMPAS.com — Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan korupsi makin marak dilakukan dengan cara tunai. Dengan transaksi tunai, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kesulitan mengendus tindak pidana pencucian uang tersebut.

Untuk itulah, menurut Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, dibutuhkan aturan pembatasan transaksi tunai. Pembatasan transaksi tunai dengan jumlah tertentu akan bisa mencegah pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi.

"Kami sudah lama merekomendasikan adanya pembatasan transaksi tunai ini ke Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Saat ini, baik BI maupun Kementerian Keuangan, tengah mengkaji rekomendasi PPATK tersebut," kata Agus kepada Kompas, Senin (17/12/2012) malam.

Agus mengakui, latar belakang usulan pembatasan transaksi tunai ini adalah makin maraknya pencucian uang hasil korupsi secara tunai. "Kami melihat kecenderungan modus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi antara lain suap dan mark up anggaran proyek sudah marak dilakukan dengan cara tunai," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Anggota Kongres AS Kecam Trump, Minta Dicopot dari Kursi Presiden

Klarifikasi Siswa di Jogja yang Mengaku Dilengserkan dari Ketua OSIS Usai Tolak Program MBG

Pramono Ungkap Rencana Jalur KRL Baru, Sambungkan Rawajati hingga Tanjung Priok

Amandemen ke-25 Konstitusi AS Jadi Upaya Gulingkan Trump, Apa Itu?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com