Hari Ini, BNN Serahkan Hasil Tes Urine ke Jokowi

Petugas Satpol PP yang bertugas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengikuti tes fisik sebelum melaksanakan tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012). Pemeriksaan yang dilakukan terhadap sekitar 300 Satpol PP itu untuk mencegah dan membersihkan pemprov DKI Jakarta dari penyalahgunaan Narkoba. (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta hari ini akan melaporkan hasil tes urine PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Rencananya, Kepala Bidang Pencegahan BNNP DKI Jakarta Sapari Hartodiharjo secara langsung akan menyerahkan hasil tes tersebut kepada Gubernur DKI Joko Widodo, Rabu (19/12/2012) sekitar pukul 11.00 WIB.

"Iya betul, insya Allah hari ini kami serahkan hasilnya kepada Pak Gubernur," kata Sapari kepada Kompas.com. Untuk diketahui, pada 10 Desember 2012 lalu ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalani tes urine di Balai Agung, Balaikota Jakarta. Tes ini dilakukan secara mendadak dan baru diketahui para anggota Satpol PP ketika telah berada di lokasi tes.

Sebelumnya, BNNP DKI Jakarta telah melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam kesempatan itu, terungkap bahwa angka pengguna narkoba di Jakarta tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal itu merujuk pada data BNN Pusat dan Pusdikes Universitas Indonesia tahun 2012. Pengguna narkoba di Jakarta mencapai angka tujuh persen dari jumlah penduduknya yang hampir mencapai 10 juta jiwa. Jika dikalkulasi, jumlah pengguna narkoba di DKI melebihi 500.000 jiwa.

Terkait hal itu, BNNP DKI Jakarta terus merancang kerja sama dengan Pemprov DKI untuk menekan jumlah pengguna narkoba. Salah satunya dengan menjalankan Program Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang telah dilakukan sejak 2009.

Gayung bersambut, karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta BNNP DKI Jakarta untuk melakukan aksi konkret melebihi apa yang dilakukan selama ini. Semua dilakukan semata-mata untuk memberi tekanan penuh pada penyalahgunaan narkoba. Secara tegas, Basuki sempat meminta BNNP DKI Jakarta untuk melakukan tes penyalahgunaan narkoba kepada semua PNS di Jakarta secara mendadak.

Berita terkait, baca:

100 HARI JOKOWI-BASUKI

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Kepala BGN Sebut Motor Listrik untuk SPPG Rp 42 Juta: Di Bawah Harga Pasar

Netanyahu Kena "Amuk" Usai AS-Iran Gencatan Senjata, Perang Diklaim Gagal Total

Nelayan Lombok Temukan Drone Bawah Laut China, Australia Pantau Ketat

Kepala BGN Ungkap Urgensi Beli 21.800 Motor Listrik untuk Kepala SPPG

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com