Kurikulum 2013 Masih Pro-Kontra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurikulum 2013, yang rencananya diterapkan mulai tahun ajaran 2013/2014, masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan praktisi pendidikan. Pihak yang mendukung kurikulum baru menyatakan, Kurikulum 2013 memadatkan pelajaran sehingga tidak membebani siswa, lebih fokus pada tantangan masa depan bangsa, dan tidak memberatkan guru dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Pihak yang kontra menyatakan, Kurikulum 2013 justru kurang fokus karena menggabungkan mata pelajaran IPA dengan Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ini terlalu ideal karena tidak mempertimbangkan kemampuan guru serta tidak dilakukan uji coba dulu di sejumlah sekolah sebelum diterapkan.

”Masa sosialisasinya juga terlalu pendek,” kata David Bambang, guru SD Negeri 03 Santas, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (20/12).

Menurut David, bagi sekolah di perkotaan, perubahan kurikulum kemungkinan tidak menjadi masalah. ”Namun, bagi kami, guru yang bertugas di perbatasan, perubahan kurikulum membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama,” katanya.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Umar (40), guru SMP 1 Kendari, dan Wartini, guru SMKN 3 Kendari, meminta agar rancangan Kurikulum 2013 segera disosialisasikan kepada para guru. ”Supaya persiapan kami menjadi lebih matang. Sebab, sampai saat ini kami belum tahu sama sekali soal arah Kurikulum 2013,” kata Wartini.

Di Makassar, Kepala SD Islam Terpadu Rama, Hasnah Makkasau, dan guru SD Frater Makassar, Agustina Indrawati, juga meminta agar Kurikulum 2013 segera disosialisasikan saat uji publik sekarang ini.

”Guru-guru baru saja mempersiapkan kurikulum lama yang harus diperkaya dengan pendidikan karakter. Tiba-tiba kurikulumnya berubah. Kami belum tahu, kurikulum baru seperti apa? Padahal, tahun ajaran baru sudah di depan mata,” kata Hasnah.

Di Jember, Jawa Timur, Ketua Forum Komunikasi Guru Gunadi E Utomo juga meminta agar sosialisasi segera dilakukan. ”Terutama soal penggabungan IPA ke dalam Bahasa Indonesia. Penggabungan ini masih sulit dimengerti guru,” kata Gunadi.

Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, meski sosialisasi belum dilakukan, sekolah mulai bersiap mengantisipasi Kurikulum 2013. ”Kami akan menerapkan pola pengajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan ke semua mata pelajaran,” kata Kepala SMP Muhammadiyah Gresik Kota Baru Ichwan Arif.

Di Denpasar, Bali, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali AA Ngurah Gde Sujaya mempertanyakan anggaran untuk sosialisasi Kurikulum 2013.

”Jika daerah yang harus menanggung biaya sosialisasi dan pelatihan guru, kami belum memasukkannya ke dalam APBD 2013,” ujarnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Bali Gede Wenten Aryasuda mengusulkan agar bahasa daerah dipertahankan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, bukan sekadar muatan lokal.

”Bahasa daerah merupakan benteng keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia,” ujarnya.

Di Bali, bahasa daerah selama ini menjadi muatan lokal di SD, SMP, dan SMA berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Di Kabupaten Purbalingga dan Kebumen, Jawa Tengah, kehadiran kurikulum baru justru meresahkan guru pengajar bahasa daerah. Mereka khawatir penghapusan atau pengurangan bahasa daerah akan menyebabkan mereka tak bisa memenuhi kewajiban 28 jam mengajar per minggu sehingga tunjangan sertifikasi yang mereka terima akan dihapuskan.

”Padahal, dari 90 guru bahasa daerah di Purbalingga, sekitar 50 persen sudah lolos sertifikasi,” kata Prasetyo (42), guru Bahasa Jawa SMP Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMP Se-Kabupaten Kebumen Eko Wahyudi mengatakan, penghapusan pelajaran Bahasa Jawa bisa menyebabkan siswa merasa asing dengan kultur dan karakter masyarakatnya. (AHA/EKI/WIE/DMU/ACI/KOR/ SIR/IRE/ENG/COK/RIZ/ CHE/ADH/GRE)