PKL Lebih Senang di Trotoar daripada di Lokbin

JAKARTA, KOMPAS.com — Program penataan pedagang kaki lima di wilayah Jakarta menjadi PR tersendiri bagi Kota Jakarta Selatan. Trotoar yang menjadi hak pejalan kaki sudah penuh dengan para PKL.

Data Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan Wali Kota Jakarta Selatan menyebutkan, ada 2.508 lokasi rawan pedagang kaki lima. Untuk yang sudah dilakukan penataan sendiri, saat ini jumlahnya baru mencapai 1.287 lokasi.

Dalam upaya penyelesaian persoalan PKL, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah menuturkan agar para pedagang kaki lima tidak digusur, tetapi melalui upaya pendekatan dan sosialisasi sehingga pedagang kaki lima bisa ditata lokasinya agar tidak berjualan dan mengganggu fasilitas umum.

"Memang selama ini khusus selatan (Jakarta Selatan) ini belum ada semacam lokasi binaan (lokbin). Kita masih mencari wacananya seperti apa. Inginnya ada penataan alih fungsi supaya mereka itu kembali ke tempat yang semestinya (tidak mengganggu fasilitas publik)," kata Kepala Kantor Perencanaan Kota Jakarta Selatan Sahat Perulian, Kamis (20/12/2012) malam.

Sahat mengungkapkan kendala mengatur PKL. Sebab, PKL senang menggunakan tempat yang seharusnya menjadi fasilitas umum untuk berjualan karena langsung berdekatan dengan masyarakat.

Sahat menjelaskan, pedagang cenderung tak ingin kehilangan konsumen apabila ada semacam rencana pemindahan pada lokbin. Selain itu, permasalahan lahan juga masih terkendala.

"Contohnya di Pasar Minggu sudah ada lokbin, tapi akhirnya kan tidak dipakai," jelas Sahat.

Mengenai langkah selanjutnya, terutama pada tahun depan, pihaknya terus mengupayakan agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut dan melakukan penertiban. Namun, menurut Sahat, hal itu tetap berpegangan pada instruksi Gubernur bahwa relokasi PKL harus melalui pendekatan dan sosialisasi terlebih dahulu, tanpa adanya kekerasan.