Infrastruktur Jawa Timur Menunggu Perhatian
Setiap tahun, ada 105 kilometer jalan rusak di Jawa Timur. Panjang jalan rusak itu mencapai 6 persen dari total jalan di provinsi tersebut. Dari keseluruhan jalan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya mampu memperbaiki 75 persen.
Agus Maimun, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, kepada
”Kerusakan jalan raya di Jawa Timur makin memprihatinkan. Sebab, bisa memicu kecelakaan. Ketika jalan tidak segera diperbaiki, dalam lima tahun, panjang kerusakan bisa mencapai 123 kilometer atau sama dengan jarak Surabaya-Kediri melalui Kertosono,” kata Agus.
Agus melihat pemerintah masih setengah hati mencari solusi mengatasi kerusakan infrastruktur jalan. Bahkan, ancaman denda dan penjara bagi penanggung jawab infrastruktur, yang terbukti melakukan pembiaran jalan rusak, ternyata tidak membuat efek jera.
Setiap tahun, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di Jawa Timur mencapai Rp 139 miliar. Dana tersebut tidak mencukupi sebab kebutuhan untuk pemeliharaan rata-rata Rp 1,5 triliun per tahun.
Anggaran perbaikan jalan yang diberikan ke setiap pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 5 miliar juga kurang efektif. Hal itu karena tingkat kerusakan jalan setiap daerah berbeda.
Di Malang, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sri Untari Bisowarno mengatakan, penduduk Kota Malang 1 juta-1,5 juta orang. Sementara panjang jalan raya tak bertambah. Di DPRD Kota Malang sudah muncul kekhawatiran, arus lalu lintas kendaraan bakal tak lagi bergerak pada tahun 2015 jika tak ada penambahan kawasan atau perluasan kota. Kota Batu juga selalu dibebani pengunjung nonpermanen, yaitu turis, terutama pada akhir pekan dan liburan. Jumlah wisatawan ialah 3.000-5.000 orang pada akhir pekan.
Guru Besar Transportasi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang, Harnen Sulistyo menyatakan, Kota Malang membutuhkan inovasi baru pengaturan lalu lintas berupa rekayasa jalan dan pembangunan jalur alternatif yang memadai. Kepala Bidang Tata Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Malang Erik Santoso mengungkapkan, pemerintah kota telah menyusun rencana pengelolaan jangka panjang, termasuk lalu lintas, melalui strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.
Di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah menyisihkan dana Rp 6 miliar pada tahun 2012 untuk memperbaiki jalan menuju kawasan wisata. Pariwisata nantinya menjadi pendukung ekonomi rakyat Banyuwangi, selain pertanian dan industri.
Perbaikan jalan, tahun ini, dimulai dari jalur menuju Ijen, Alas Purwo, dan daerah Banyuwangi selatan. ”Jika tahun lalu hanya 90 kilometer yang diperbaiki, tahun ini bisa 250 kilometer. Tahun depan, kami masih akan memperbaiki jalan sepanjang 250 kilometer untuk menunjang kawasan industri dan pertanian,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Selain perbaikan jalan, pembangunan pelabuhan juga diharapkan bisa direalisasikan. Pelabuhan, menurut Anas, penting sebab Banyuwangi merupakan pintu gerbang ekonomi Bali-Nusa Tenggara. Kawasan industri cocok dibangun di Banyuwangi sebab Bali tidak mempunyai lahan cukup dan infrastruktur di Nusa Tenggara masih minim.
Akan tetapi, perbaikan jalan dan infrastruktur itu tidak bisa dilakukan pemerintah Banyuwangi sendiri. Pemerintah kabupaten butuh pemerintah pusat untuk ikut memikirkan perbaikan infrastruktur di daerah.
Ketua DPD REI Jawa Timur Erlangga Satriagung mengatakan, pengembangan pelabuhan dan pembangunan jalan tol menjadi penting sebab bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Apalagi, Jawa Timur mempunyai 766.783 industri kecil dengan pekerja mencapai 1,8 juta orang serta industri besar sebanyak 973 unit dengan jumlah pekerja 352.855 orang.
Namun, pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Daniel Rosyid, menilai Pemprov Jawa Timur masih mengabaikan pembangunan infrastruktur transportasi air yang sangat penting. Jawa Timur, di mata Daniel, adalah provinsi di Jawa yang memiliki banyak pulau.
”Infrastruktur transportasi air tidak dapat dielakkan jika pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ingin merata,” kata Daniel. Pelabuhan perlu dibenahi serta peningkatan pelayanan penyeberangan dan pelayaran kapal perlu didukung kebijakan pemerintah. Transportasi air terutama dibutuhkan masyarakat di pulau-pulau di sekitar Madura. Selain itu, di Jawa Timur, ada dua sungai besar yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo.
Bahkan, dominasi pembangunan infrastruktur jalan ini membuat pembangunan jaringan rel kereta api di Jawa Timur terabaikan. Pulau Madura, misalnya, sudah memiliki jaringan rel kereta api yang sudah mati dari Bangkalan hingga ke Sumenep. Jaringan rel yang mati itu seharusnya diaktifkan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Madura.
Jembatan Suramadu selama ini belum dapat memberi banyak manfaat ekonomi kepada Madura karena infrastruktur di Madura belum memadai. Di sisi lain, Suramadu membuat warga Madura lebih mudah pergi ke Surabaya dan membelanjakan uang.
