Saan: Uang Demokrat Bisa Dipertanggungjawabkan Dunia Akhirat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa membantah tudingan bahwa partainya mendapatkan aliran dana dari proyek Hambalang. Dana terkait proyek ini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga ada indikasi korupsi.

Saan memastikan bahwa kas Partai Demokrat bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

"Terkait aliran dana, selama ini, Partai Demokrat sumber dananya bisa kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Halal, tidak pernah Partai Demokrat mengggunakan dana-dana ilegal," ujar Saan, Rabu (26/12/2012), dalam jumpa pers catatan akhir tahun, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pernyataan Saan ini menyikapi tudingan yang dilayangkan Rizal Mallarangeng ke kubu Demokrat. Rizal menuding adanya keterlibatan Fraksi Demokrat dalam proyek Hambalang dan aliran dana Hambalang ke partai tersebut.

"Dia katakan Hambalang dengan ketua fraksi dan anggaran. Fraksi itu tidak urusi keuangan, (Dana Hambalang) itu terkait komisi masing-masing, tidak ada kaitannya dengan fraksi," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini.

Saan menyatakan, Partai Demokrat tidak khawatir akan tudingan Rizal tersebut. Ia pun siap jika keuangan partainya diperiksa. "Tidak khawatir karena kami juga diaudit independen per tahunnya dan membuat laporan ke Depdagri. Jadi, tidak benar ada dari perusahaan Nazaruddin, semua halal," kata Saan lagi.

Ia juga meminta agar dalam upayanya membela Andi Mallarangeng yang kini menjadi tersangka dalam kasus Hambalang, Rizal meletakkan persoalan ini secara obyektif dan proporsional. "Kita berharap pembelaan itu dilakukan secara obyektif dan proporsional dan bukan bernuansa kepentingan politik," paparnya.

Kekuatan besar di proyek Hambalang

Sebelumnya, Rizal Mallarangeng, juru bicara Andi Mallarangeng, mengungkapkan sejumlah temuan hasil penelusurannya terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang telah menjerat Andi sebagai tersangka. Menurut Rizal, ada kekuatan besar yang bermain dalam kasus ini.

"Ada kekuatan besar itu pasti, tetapi masa bisa sih dua menteri nggak teken (pengajuan kontrak tahun jamak), tetapi langsung disetujui Menkeu. Tidak mungkin Pak Wafid (Sesmenpora) yang atur semuanya," ujar Rizal, Jumat (21/12/2012), dalam jumpa pers di Jakarta.

Rizal juga menyoroti proses penerbitan surat hak tanah untuk Hambalang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menilai, ada keanehan karena tanah itu sudah bertahun-tahun menjadi tanah sengketa, tetapi kemudian bisa dipakai Kemenpora.

"Kita harus lihat Pak Joyo Winoto (Kepala BPN saat itu) itu ternyata teman baik dari Anny (Dirjen Anggaran Kemenkeu saat itu). Mereka sama-sama dari Brighton Institute. Anny juga merupakan orang dekat SBY, lingkaran dekat Istana," ucap Rizal.

Setelah menyinggung adanya kedekatan orang-orang tertentu dengan pihak Istana, Rizal menyinggung pula peran Komisi X DPR yang merupakan mitra kerja Kemenpora. Pokja Anggaran Komisi X menjadi pihak yang paling mengerti soal pengajuan anggaran Hambalang.

"Untuk Hambalang, karena ini proyek olahraga, ada di Pokja Anggaran Komisi X. Siapa Ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu? Saya tidak bilang, Anda yang sebut," katanya. 

Ketua Fraksi Demokrat saat itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sementara bendahara fraksi Demokrat adalah M Nazaruddin, yang paling sering menyebut keterlibatan Anas dalam perkara Hambalang.

Bukti keterlibatan Demokrat lainnya, sebut Rizal, dalam hal pengurusan sertifikat tanah. Pengambilan sertifikat tanah dilakukan anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono. Padahal, lazimnya, hal ini diurus oleh kementerian terkait yang memiliki proyek itu. Menurutnya, keanehan proyek Hambalang sudah tampak sejak proses lelang yang awalnya diikuti oleh perusahaan yang semuanya merupakan BUMN sehingga terlihat seperti diatur. Pemenang lelang Adhi Karya disebutnya hanya sebagai broker yang kembali mendelegasikan tugasnya kepada subkontraktor PT Dutasari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal. Bos PT Dutasari, Machfud Suroso, bahkan memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat. Ia adalah Ketua DPD Demokrat Jawa Timur dan juga teman dekat Anas Urbaningrum.

Dengan rangkaian konstruksi kasus yang dibuatnya, apakah Rizal menduga kasus ini terkait Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 lalu? "Barangkali, tetapi itu kan Mei dan ini akhir 2010. Bagus bagi penyidik agar jangan lupa konteks axis of power yang ada dalam kasus ini," kata Rizal lagi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang