Banjir DKI Baru Teratasi 2017
”Ada tiga proyek besar, yaitu penanganan struktural di bagian hilir, hulu, dan penanganan secara nonstruktural. Pada 2012 ini yang sudah diselesaikan adalah peningkatan kapasitas Kanal Barat dan Kanal Timur,” kata Djoko dalam jumpa pers mengenai penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta, Kamis.
Proyek yang masih dalam pengerjaan, antara lain normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter; normalisasi Kali Ciliwung; revitalisasi 182 situ di Jabodetabek; serta pembangunan dam pengendali (check dam) dan sumur resapan. Proyek di Kali Ciliwung yang kini sedang berlangsung, kata Djoko, tepatnya di Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet serta normalisasi Kali Ciliwung Lama. Ketiga proyek besar tersebut direncanakan selesai pada 2014.
Total alokasi dana penanganan banjir DKI Jakarta hingga tahun 2016 adalah Rp 6.959.551.737.000 untuk biaya konstruksi dan Rp 4.931.500.000.000 untuk biaya pembebasan tanah.
Djoko menegaskan, banjir di Jakarta tidak akan bisa dihilangkan sama sekali. Namun, dengan berbagai upaya potensi banjir akan terus ditekan. Apalagi jika ada kejadian luar biasa, seperti banjir pada pekan lalu. Hasil pemeriksaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tambahnya, menunjukkan, banjir gelombang pertama disebabkan tingginya curah hujan lokal.
”Pada gelombang pertama, curah hujan mencapai lebih dari 100 milimeter per hari. Pada gelombang kedua, intensitas hujan dari kawasan hulu tinggi dan terjadilah apa yang sering disebut banjir kiriman. Sistem drainase ada, tetapi banyak yang tidak maksimal karena tertutup sampah,” katanya.
Di kawasan Cideng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (22/12) lalucurah hujan mencapai 145 milimeter per hari. Pada saat yang sama Kanal Barat dalam kondisi normal dan bisa menampung airdi Cideng. ”Akan tetapi, drainase tertutup sampah sehingga air tak bisa disedot pompa untuk dialirkan ke Kanal Barat. Jadi, tidak benar kalau Kanal Barat meluap pada Sabtu lalu,” kata Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Pitoyo Subandrio.
Terkait ide Gubernur DKI Joko Widodo membangun deep tunnel untuk mengatasi banjir, Djoko Kirmanto menegaskan pihaknya sudah memiliki kajiannya. ”Beberapa tahun lalu ide itu sudah dikaji dan dihitung biayanya. Skema dan bentuknya seperti apa, kami juga sudah punya rencananya. Jika mau, dipersilakan menggunakan kajian kami itu,” kata Djoko.
Menanggapi ide itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana meminta agar ada kajian serius mengenai deep tunnel. Menurut dia, Jokowi tidak bisa menjelaskan proyek serius itu saat doorstop dengan wartawan. Rencana seperti itu semestinya disampaikan mendetail dengan melibatkan ahli yang kompeten. ”Kebijakan besar tidak bisa disampaikan dengan cara doorstop,” katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto mempersilakan Gubernur DKI menggunakan dana darurat untuk penanggulangan banjir sampai Januari 2013. Dana cadangan yang tersedia Rp 700 miliar. ”Silakan eksekutif menggunakan dana itu jika situasi darurat. Caranya, eksekutif membuat surat pengajuan kepada Dewan. Tetapi jika situasi sangat darurat, bisa menggunakan dana itu dahulu, lalu dipertanggungjawabkan,” kata Sayogo.
Senada dengan Sayogo, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan meminta agar jangan sampai penanganan banjir terhenti karena APBD belum ditetapkan.
Untuk mengatasi banjir akibat jebolnya saluran Kali Cipinang di Kampung Makasar, Jakarta Timur, belum ada penanganan apa pun, baik dari Pemerintah Kota Jakarta Timur maupun pemerintah pusat. Warga masih mengatasinya sendiri.
Menurut Kepala Suku Dinas PU Air Jakarta Timur Suhartono, saluran itu merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BWSCC). Begitu pula saluran makro Kalibaru karena kedua saluran itu hulunya di luar Jakarta.
Sementara menurut Kepala Humas BWSCC Putu Wirawan, tanggul yang jebol di Kampung Makasar itu tergolong saluran Kali Cipinang yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Sebab, tanggul yang jebol itu merupakan alur saluran Kali Cipinang, bukan alur sungai.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono mengatakan, ada 19 titik rawan genangan di wilayahnya yang belum tertangani. Selain dekat dengan laut dan permukaannya rendah, genangan juga dipicu oleh ulah warga yang sengaja melubangi tanggul untuk pembuangan air.
”Ada warga yang melubangi tanggul dengan alasan untuk mengalirkan air saat musim kemarau. Namun, saat musim hujan atau rob justru memicu genangan, seperti tanggul di dekat pasar ikan di Penjaringan,” ujarnya.
