Ratusan Kios bagi PKL Masih Kosong
Ratusan kios di Lokasi Binaan Usaha Kecil di Jalan Lingkungan III, RT 15 RW 3, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, nyaris tak berpenghuni. Dari 200 kios berukuran masing-masing 2 x 2, hanya dua kios yang digunakan untuk usaha. Selebihnya kosong atau dijadikan hunian warga yang rumahnya kebanjiran.
Kompleks bangunan di atas tanah seluas 3.000 meter persegi itu tampak kumuh. Sekeliling sentra usaha kecil tersebut dikepung genangan air kotor.
Darna, penjaga lokasi yang ditemui, Rabu (2/1) siang, menjelaskan, kompleks bangunan ini sebenarnya didirikan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL). ”Sejak didirikan tahun 1999 sampai sekarang, saya sudah tiga kali melakukan bermacam upaya memasarkan tempat ini, tetapi gagal. Mulai dari menyebar brosur sampai membuat acara hiburan rakyat,” keluhnya.
Darna mengakui, setelah tiga kali gagal, ia putus asa dan tidak berusaha memasarkan tempat itu. ”Setelah usaha saya yang ketiga tahun 2007 gagal, saya menyerah. Saya pikir, tugas pokok saya, kan, memang cuma jaga pasar, bukan manajer pemasaran,” sindirnya. Darna bekerja sebagai penjaga pasar, melanjutkan pekerjaan orangtuanya.
Kemarin sore, tampak hanya dua kios yang buka. Kios pertama digunakan sebagai gudang kedelai. ”Pembelinya para pemilik usaha rumahan tempe dan tahu di sekitar,” ucap pria pemilik usaha yang tak mau disebut namanya.
Kios kedua digunakan sebagai toko kelontong. Beberapa kios lainnya digunakan untuk tempat tinggal warga yang rumahnya tergenang. ”Sekarang yang tinggal di sini ada 12 kepala keluarga,” ungkap Darna.
Menurut dia, setelah pasar selesai dibangun, seluruh kios terisi penuh, tetapi tidak sampai sebulan dihuni. ”Lokasinya memang tidak strategis untuk berdagang. Pembeli yang datang ke sini sedikit. Yang paling rentan gulung tikar adalah para pedagang sayur dan pedagang ikan,” jelasnya.
Dengan demikian, sejak awal hingga sekarang, pengelola pasar belum pernah menerima pemasukan sama sekali. Pasalnya, pengelola memberi bonus gratis tiga bulan pertama menggunakan kios. Bebas biaya air bersih dan biaya penggunaan listrik. ”Para pedagang di sini, kan, kabur sebelum tiga bulan?” ujar Darna.
Ia menjelaskan, lokasi binaan ini dibangun untuk menampung para PKL yang berada di pasar tumpah di sekitar Tegal Alur, seperti Pasar Ndeprok, Pasar Alur Kuning, dan Pasar Timbul. Kehadiran ratusan PKL di tiga lokasi itu menyebabkan lalu lintas tersendat.
Darna mengatakan, karena pasar kosong beberapa tahun, pengelola tidak mendapat pemasukan dan tidak bisa menutup biaya listrik sampai akhirnya pihak PLN memutus jaringan listrik pasar. Karena gelap, Darna khawatir pasar menjadi tempat rawan. Ia bersama warga lalu menyambung kembali jaringan listrik untuk penerangan lingkungan.
”Semuanya swadaya. Saya sudah berulang kali menyampaikan laporan ke instansi terkait, tetapi tidak pernah ada tindakan perbaikan. Ya, sudah, kami kerjakan sendiri,” ucap Darna.
Darna mengatakan pernah menerima informasi bahwa kompleks binaan usaha kecil ini akan dibongkar. Di atas lahan ini akan didirikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). ”Saya sudah beberapa kali mendengar hal itu dari sejumlah pejabat dinas, tetapi tidak jelas kapan pasar ini mau dibongkar dan kapan akan dibangun rusunawa di lahan ini,” ucapnya.
Wakil Camat Kalideres Didit Sumaryanta yang dihubungi terpisah, kemarin, mengakui memang sudah beberapa kali muncul usulan agar pasar dibongkar lalu di atas lahan tersebut dibangun rusunawa. Akan tetapi, sampai sekarang belum mendapat respons Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta.
”Saya setuju. Daripada lahan sia-sia, lebih baik di atas lahan itu dibangun rusunawa,” ujar Didit.
Meski demikian, ia mengakui bahwa luas lahan yang hanya 3.000 meter persegi kurang memenuhi syarat. ”Apakah perda (peraturan daerah) yang berkaitan dengan pembangunan rusunawa juga mengatur hal itu atau tidak, saya tidak tahu,” tegas Didit.
Namun, jika soal terbatasnya lahan tidak melanggar perda, soal selanjutnya adalah tinggi bangunan rusunawa. ”Kan, tempat ini tergolong dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Saya tak tahu bagaimana aturan teknis tentang ketinggian maksimal bangunan di sekitar bandara,” tuturnya.
