"Blusukan" SBY Bagus, tapi Telat

Kompas.com - 05/01/2013, 22:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mulai melakukan kegiatan blusukan ke masyarakat. Meski dinilai bagus, langkah Presiden SBY dinilai terlambat karena gaya blusukan sudah melekat pada sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira bagus walaupun agak terlambat. Kalau ada yang baik ditiru, kenapa enggak? Tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik," ujar Fadli, Sabtu (6/1/2013), di Jakarta.

Fadli menilai sebaiknya Presiden SBY lebih sering melakukan kegiatan blusukan. Dengan melakukan blusukan, Fadli melihat banyak manfaat yang bisa diambil. Seorang pemimpin benar-benar bisa mengetahui hal yang dibutuhkan rakyatnya.

"Saya kira ini bagian untuk pembelajaran politik. Hanya saya ada saran blusukan-nya benar-benar harus dadakan tidak perlu pakai upacara dan sebagainya," katanya.

Seperti diberitakan, Presiden mendatangi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat pagi tanpa memberi tahu terlebih dulu para pejabat setempat.

Saat iring-iringan Presiden dan para menteri bergerak menuju tempat itu, tidak ada sterilisasi jalan. Tak ada pula petugas kepolisian dan TNI yang berjaga-jaga di sepanjang jalan. Bahkan, ada beberapa polisi yang asyik duduk-duduk. Warga tetap beraktivitas seperti biasa. Ada yang mandi, mencuci pakaian, hingga buang hajat di salah satu kali yang dilintasi Presiden. Warga pun tampak kebingungan melihat iring-iringan kendaraan.

Rombongan kemudian berhenti di persimpangan tak jauh dari gapura tanda memasuki Desa Tanjung Pasir. Tak ada penyambutan Presiden oleh para pejabat setempat. Setelah melihat Presiden dan Ny Ani Yudhoyono turun dari mobil, puluhan warga lalu berkerumun. Jumlahnya terus bertambah setelah kabar menyebar.

Setelah berjabat tangan dengan warga, Presiden lalu mendatangi Teras Bank Rakyat Indonesia. Di sana, politisi Partai Demokrat itu menanyakan implementasi program pemerintah kredit usaha rakyat (KUR). Setelah itu, Presiden melihat kondisi perkampungan.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, Presiden bakal lebih agresif melakukan kunjungan kerja menemui rakyat di sejumlah daerah di sisa masa jabatannya hingga 2014. Selain itu, kegiatan seremonial dan protokoler juga bakal berkurang.

"Presiden SBY akan memakai waktu terbaiknya dalam dua tahun ke depan untuk 'turba' alias turun ke bawah," kata Daniel di Jakarta, Jumat (4/1/2013), kepada Kompas.com.

Turba adalah sebutan lain dari blusukan yang mulai dipopulerkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Daniel mengatakan, ke depannya kunjungan kerja Presiden akan lebih banyak dilakukan tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau