Partai Republik: Oknum KPUD Minta Pungutan Uang

Anggota parpol mengajukan protes kepada Komisi Pemilihan Umum dalam rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1/213). KPU hari ini menggelar rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2014, dan akan mengumumkan hasilnya pada 9-11 Januari mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA(DANY PERMANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2014 masih berlangsung di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (7/1/2013) malam. Saat ini sejumlah partai politik (parpol) mengajukan nota keberatan.

Salah satunya, Ketua Umum Partai Republik Marwah Daud Ibrahim. Dirinya mengaku anggota partainya di tingkat provinsi pernah didatangi petugas KPU Daerah yang meminta pungutan uang. "Kami punya rekaman di daerah ada orang (KPUD) yang minta duit," ujarnya.

Marwah mengatakan, oknum KPUD tersebut menawarkan partainya bisa lolos verifikasi faktual dengan membayar sejumlah uang. Marwah pun mengaku akan melaporkannya pada Bawaslu dan polisi.

"Ini akan kami serahkan ke Bawaslu dan ke polisi," ujarnya. Marwah menilai, selama ini proses verifikasi peserta parpol tidak sehat. Ia berharap KPU ke depan dapat menjalankan tugas sepenuh hati. Ia pun berniat melaporkannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

BREAKING NEWS: Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang AS-Iran 2 Pekan

Iran Ungkap 10 Syarat Gencatan Senjata dengan AS-Israel, Ini Daftarnya

Hasil Lengkap Liga Champions 2025-2026: Real Madrid Tumbang, Arsenal Menang

Selat Hormuz Dibuka 2 Minggu Selama Gencatan Senjata AS-Iran

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com