"Track Record" Baik, Masyarakat Bisa Terima Bantuan Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) kini memiliki struktur kepengurusan DPD APERSI Kalimantan Selatan. Ketua DPD APERSI Kalimantan Selatan H. Hasyim KA mengatakan, pembentukan dan pelantikan yang serba cepat tersebut bertujuan agar pekerjaan pembangunan di Kalimantan Selatan lebih efektif.

"APERSI lebih banyak mengurusi perumahan untuk kelas menengah, lebih relevan, dan kami dapat bekerja lebih efektif," ujar Hasyim di acara peresmian dan pelantikan kepengurusan DPD APERSI ke-26 tersebut di Jakarta, Selasa (8/1/2013).

"Karena kami fokus pada (pembangunan) rumah menengah ke bawah, kami rasa lebih tepat bergabung pada APERSI yang juga fokus pada perumahan menengah ke bawah. Kami lebih tepat bernaung di sini," imbuhnya.

Menurut Hasyim, organisasi yang sebelumnya menaungi para pengembang di Kalimantan Selatan memiliki skala yang terlampau besar sehingga tidak fokus menyalurkan bantuan dari pemerintah. Padahal, menurut Hasyim, program KPR skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah bersubsidi cukup bagus dan tepat di sana.

"Dengan demikian, kami mengharapkan adanya daya saing dan situasi yang kondusif untuk memenangkan pasar," kata Hasyim.

Sementara itu, Ketua Umum APERSI Eddy Ganefo menekankan pentingnya mendahulukan pembangunan rumah bagi masyarakan berpenghasilan rendah. Menurut dia, APERSI merasa program rumah bersubsidi untuk MBR tidak terlalu termanfaatkan sehingga berharap subsidi dari pemerintah pusat dan daerah bisa dimanfaatkan lewat pengembang yang tergabung dalam APERSI.

"Pengurus menjadi jembatan Pemerintah Pusat dan Daerah ke masyarakat sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah seperti mandat undang-undang," kata Eddy.

Masyarakat Kalimantan Selatan sendiri terkenal dengan penghidupannya yang berasal dari tambang rakyat. Masyarakat setempat tidak bekerja pada perusahaan dan tidak memiliki izin usaha sehingga kebutuhan mereka tidak terakomodir oleh perbankan.

"Masyarakat yang berada dalam sektor informal tersebut membutuhkan jalan keluar dan kami berjanji menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut," ucap Eddy.

Dia mengatakan, APERSI saat ini telah melakukan kontak dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Pihak BTN sendiri telah menyiratkan adanya jalan keluar bagi masyarakat berpendapatan informal.

"Selama memiliki track record yang baik, mereka bisa mendapatkan bantuan dalam membeli rumah. Namun, hitungannya bukan 30 persen dari pendapatan rata-rata, tapi 40 persen," ujarnya.