Jokowi: MRT Tak Perlu Dikaji Lagi, Tinggal Pelaksanaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Tampaknya warga Jakarta tak lama lagi akan memiliki transportasi massal baru yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sarana transportasi pilihan. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memberikan lampu hijau terkait keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Pembangunan untuk proyek senilai Rp 15 triliun itu rencananya akan dilaksanakan pada 2013 ini. Jokowi pun mengatakan tak perlu lagi untuk mengaji MRT karena studi kelayakan sudah dilaksanakan sejak 26 tahun lalu.

"Studi kelayakan sudah 26 tahun yang lalu diulang-ulang. Kalau kajian-kajian mau kapan kita melaksanakan. Enggak ada-lah itu, kan sudah ada kajian. Studi kelayakan juga sudah ada, kok suruh ngulang lagi. Dua puluh enam tahun mundur kalau kita seperti itu. Sudahlah ini tinggal pelaksanaannya saja," kata Jokowi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1/2012).

Untuk menjawab pertanyaan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang mengatakan bahwa studi kelayakan MRT belum lengkap untuk jalur MRT Dukuh Atas ke arah Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI) dan Dukuh Atas ke Stasiun Kota belum selesai sehingga dana belum dapat cair, Jokowi pun membantah.

"Yang belum itu yang HI menuju ke Kota ini. Nanti kalau diputuskan jalan, berarti yang dari Lebak Bulus ke Bundaran HI jalan dulu. Kemudian Maret ke sana itu yang detailed engineering design (DED) Bundaran HI ke Kampung Bandan mulai dikerjakan," kata Jokowi.

Target operasi untuk rute Lebak Bulus-Kampung Bandan pada sekitar tahun 2016. Namun, Jokowi minta hal itu dipercepat agar dapat digunakan pada tahun 2015. Untuk rute Bundaran HI-Kampung Bandan yang rencana awalnya ditargetkan 2019 beroperasi, Jokowi mempercepatnya bahwa tahun 2017 sudah dapat dioperasikan. "Dengan begitu, DED ini harus segera dikerjakan. Kami ini penginnya berkejar-kejaran dengan macet," kata Jokowi.

Hari ini, Jokowi telah melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana untuk membahas keberlanjutan megaproyek MRT dan membahas renegosiasi sharing investment kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diminta Jokowi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Intinya sudah 90 persenlah positif, tinggal keputusan tanggal 15 Januari, berapa persen pembagiannya oleh Pak Menko," kata Jokowi.

Pada tanggal 15 Januari 2013, Menko Perekonomian Hatta Rajasa akan mengumumkan berapa persen pembagian beban pinjaman kepada JICA. Selama ini, pembagian beban pinjaman itu adalah sebesar 42:58 untuk Pemprov DKI. Jokowi merenegosiasi menjadi sebesar 60:40.

"Ya yang paling penting porsi pusat lebih banyak; bisa saja 59:41, bisa turun sedikit," kata Jokowi.

Beban pengembalian pinjaman kepada JICA tersebut, kata Jokowi, berpengaruh pada besaran subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI pada harga tiket MRT. "Harga tiket masih tergantung bebannya berapa, saya penginnya di bawah Rp 10.000. Soalnya, kalau di Singapura hanya 1 dollar Singapura, kan kira-kira Rp 7.000 sampai Rp 8.000. Kami angkanya kira-kira seperti itu, Rp 10.000-an untuk tahun 2015," kata Jokowi.

Selain itu, pengumuman tender MRT fase pertama Lebak Bulus-Bundaran HI akan diputuskan pada tanggal 16 Januari 2013 oleh Jokowi setelah mendengar keputusan dari Menko Perekonomian terkait sharing investment MRT antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI pada tanggal 15 Januari 2013. Mengenai nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp 15 triliun, Jokowi mengatakan bahwa jumlah tersebut masih bisa berubah, tergantung kontraktor yang akan menjalani proyek kereta bawah tanah tersebut.

"Nilainya Rp 15 triliun, tetapi tergantung lelang juga nanti. Kalau lelangnya nanti bisa turun banyak, ya kan bisa turun jauh juga. Makanya kami tunggu dulu, setelah tanggal 15 Januari Pak Menko umumkan, tanggal 16 langsung saya umumkan pemenangnya," ujarnya.

Berita terkait, baca :

100 HARI JOKOWI-BASUKI