Megawati: Apakah Korupsi Hanya "Penyakit" Partai?

PURWARKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta agar publik tidak hanya menyalahkan partai politik atas praktik tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah kader parpol. Menurut dia, mengkambinghitamkan parpol sebagai sumber malapetaka bangsa tidak bisa membebaskan bangsa dari persoalan struktural yang sudah mengakar sangat dalam.

Hal itu dikatakan Megawati saat menyampaikan pidato politik dalam HUT ke-40 PDI-P, di Waduk Djuanda Jatiluhur, Purwakarta, Kamis (10/1/2013).

"Tanpa bermaksud mencari pembenaran, benarkah serangkaian penyakit di atas (korupsi) adalah penyakit partai semata? Kita membutuhkan kecerdasan lebih daripada hanya sekedar menyalahkan partai. Masalah bangsa adalah masalah kita bersama yang harus diselesaikan dengan jernih," kata Megawati dihadapan ribuan kader PDI-P yang hadir.

Megawati menilai, saat ini telah terjadi generalisasi berlebihan bahwa semua parpol adalah sumber masalah. Generalisasi itu dinilai mengabaikan parpol-parpol yang sungguh-sungguh memperbaiki diri.

Ia mengakui, masih ada kelemahan PDI-P. Namun, kata dia, sebagai parpol, PDI-P telah berusaha mendengar keluhan rakyat dan memperbaiki diri. Tidak sedikit kemajuan yang telah dicapai. Dia memberi contoh perbaikan proses rekrutmen kader PDI-P.

"Kita secara serius telah mengembangkan instrumen evaluasi dan monitoring para kader yang berada di eksekutif, legislatif, dan struktural partai. Kita telah mengembangkan sistem informasi terpadu di mana track record dari kader ditampilkan dalam database partai," kata Megawati.

"Dalam proses rekrutmen kita bahkan telah melibatkan psikolog, melalui psikotes dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Para psikolog itu dengan dedikasi yang begitu besar membantu partai dalam memetakan potensi kader-kader kita," tambah Megawati.

Peringatan HUT PDI-P itu juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashdiqqie, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Dai Bahctiar, dan tokoh lainnya.