Jokowi Janji Terbuka soal Pembahasan Enam Ruas Tol

Kompas.com - 11/01/2013, 06:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui megaproyek enam ruas tol dalam kota. Sama seperti pembahasan megaproyek lainnya yang dilakukan secara terbuka, Jokowi pun menjanjikan pembahasan proyek enam ruas tol dalam kota dilakukan secara terbuka.

"Iya, dibuka, monorel buka. MRT kalau sudah ada progres terbuka lagi. Enam ruas jalan tol buka juga, buka semuanya biar masyarakat tahu," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Pemerintahan Jakarta Baru yang diusung oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Bahkan, momen-momen kegiatan mereka selalu didokumentasikan dalam akun situs Youtube milik Pemprov DKI. Selain itu, Jokowi juga pernah melakukan pertemuan terbuka dalam pembahasan monorel, mass rapid transit (MRT) dan program ganjil-genap.

Pembahasan itu turut dihadiri oleh pihak pemerintah pusat, kepolisian, dan stakeholder lainnya yang terkait. Beberapa pihak menyayangkan keputusan Jokowi yang diputuskan melalui pertemuan tertutup sehingga tidak mendapat masukan dari masyarakat, seperti dalam pengambilan keputusan untuk proyek enam ruas tol dalam kota ini.

Salah satu yang menyesalkan inkonsistensi Jokowi yang sebelumnya sangat menolak enam ruas tol dalam kota adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Tol dalam kota tersebut, kata dia, tidak lagi berpihak pada transportasi massal dan kota yang humanis. "Menurut saya, tawarkan ke publik. Uang Rp 42 triliun segitu banyak lebih baik digunakan untuk mengoptimalkan jalur sepeda, transportasi massal, pejalan kaki, kan itu lebih dari cukup daripada hanya untuk membangun jalan tol," kata Nirwono kepada Kompas.com.

Seperti diwartakan, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek enam ruas jalan tol dalam kota. Hal ini sangat kontras dengan janji-janjinya yang selalu ia lontarkan saat masih berkampanye sebagai calon gubernur DKI yang menolak penambahan jalan dan tol dalam kota.

Saat itu, ia mengatakan kalau penambahan jalan dan tol dalam kota hanya memicu warga untuk berbondong-bondong membeli kendaraan pribadi. Namun, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek yang bernilai sekitar Rp 42 triliun itu dengan catatan tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya.

Hal tersebut diputuskannya setelah ia melaksanakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.

Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau