Roy Harus Segera Buktikan Kemampuan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga baru, Roy Suryo Notodiprojo, harus segera membuktikan diri mampu bekerja mengurus kementeriannya. Langkah itu untuk memenuhi kepercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menunjuknya, sekaligus menjawab publik yang menyangsikannya.  

Harapan itu disampaikan pengajar Politik dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Andrinof A Chaniago, di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan telah menunjuk Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Jumat siang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Demokrat itu menggantikan menteri sebelumnya, Andi A Mallarangeng, yang mengundurkan diri setelah menjadi tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor.  

Andrinof menilai, selama ini publik mengenal sosok Roy Suryo sebagai pengamat telematika yang aktif berbicara di media massa. Lelaki itu tidak memiliki rekam jejak di bidang olahraga maupun kepemudaan. Meski terpilih setelah lolos uji kepatutan oleh Presiden, publik masih menyangsikan kemampuan politisi muda itu di Kementerian Pemuda dan Olahraga.  

Terlebih lagi, masa kerja Roy sebagai menteri sampai 2014 hanya sekitar 1,5 tahun, sementara masalah yang dihadapi kementerian itu banyak, mulai dari konflik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola (KPSI), prestasi bulu tangkis yang menurun, sampai kasus korupsi wisma altet dan Hambalang. Semua itu memerlukan kerja yang tangkas, kemampuan manajemen, resolusi konflik, dan penguasaan atas masalah olahraga.

"Dari rekam jejaknya, Roy Suryo belum memenuhi harapan untuk menuntaskan masalah-masalah itu. Namun, karena Presiden Yudhoyono telah menggunakan hak prerogatifnya dengan menunjuk Roy Suryo, menteri baru itu harus segera membuktikan mampu fokus menangani masalah-masalah itu," katanya.  

Jika Roy tidak segera memperlihatkan kinerja yang baik sebagai Menpora, masyarakat akan bertanya-tanya kenapa Presiden memilihnya. Bukan tidak mungkin, kondisi itu bakal memperburuk citra Kabinet Indonesia Bersatu II dan pemerintahan saat ini.