Saya Tidak Berdaya Meningkatkan Citra DPR
Nova Riyanti Yusuf lebih dikenal sebagai wakil rakyat. Dia anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Dia juga seorang spesialis kedokteran jiwa.
Kini dia menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat. Di Komisi IX DPR, Nova membidangi kesehatan, tenaga kerja, obat, makanan, dan keluarga berencana. Saat kampanye, salah satu janji Nova adalah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa.
Dalam perjalanannya sebagai wakil rakyat, Nova berusaha mewujudkan janjinya dan menjadi Ketua Panitia Kerja RUU Kesehatan Jiwa. Kini DPR sedang membahas RUU tersebut. Perjuangannya untuk mengegolkan RUU Kesehatan Jiwa pun tak sia-sia.
Namun, tugasnya sebagai wakil rakyat di Senayan yang seabrek itu tidak menghentikan Noriyu, panggilannya, untuk terus menulis.
Sebelum menjadi politisi, dia sudah dikenal sebagai penulis novel. Novelnya antara lain Mahadewa Mahadewi, Imipramine, Betina, Garasi, dan 3some.
Buku lainnya setelah ia menjadi anggota DPR adalah Atas Nama Jiwa, merupakan kumpulan esai tentang kesehatan jiwa, dan Atas Nama Jiwa II yang merupakan sekuelnya.
Dalam perjalanan hidup, seseorang menempuh jalan yang berbeda-beda dalam
menggapai kesuksesan.
Apa langkah awal yang ditempuh Mbak Nova untuk menjadi seorang penulis yang tetap
eksis walaupun dihadapkan dengan beragam kesibukan dalam kehidupan?
(Senda Hardyka P, Probolinggo)
Kesuksesan sangat relatif dan wajib didefinisikan masing-masing oleh setiap individu. Bukan didikte oleh standar universal apalagi bias gengsi. Saya berasal dari keluarga dengan disiplin tinggi. Almarhum ayah saya mendedikasikan hidupnya sebagai bankir di BNI dan menunjukkan totalitas pada satu profesi dan pekerjaan.
Disiplin ini yang saya internalisasi, termasuk ibu saya, Marsiswati Yusuf, yang sangat ketat dan melarang saya bahkan untuk pergi ice skating dengan teman-teman SD lain. Hadiah terbesar dan terpenting sejak saya kecil adalah buku. Favorit saya adalah komik Tintin dan diselingi dengan almarhum kakek saya, sastrawan Malioboro, D Suradji, yang selalu membacakan Panji Koming sambil memangku saya.
Saya hanya berusaha menghargai setiap pencapaian yang saya peroleh. Sebagai penulis, saya belum total. Saya belum bisa mencapai karya yang membanggakan dan bisa saya anggap sebuah magnum opus. Dalam sebuah proses kreatif, saya bukan tipe yang disiplin menulis secara rutin, melainkan membutuhkan sebuah totalitas yang bisa diistilahkan sebagai ”kesurupan” atau trance-like moment ibarat penari sufi yang lebur dan larut dalam seremoni spiritual.
Jujur saya kehilangan kemampuan saya menulis karya fiksi sejak bertugas sebagai legislator di DPR. Selain bertugas di Komisi IX DPR (membidangi kesehatan, tenaga kerja, obat, makanan, dan keluarga berencana), saya sempat ditugaskan di BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen), Badan Anggaran, dan sejak Mei 2012 mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Saya menghabiskan tiga tahun memperjuangkan wacana pentingnya RUU Kesehatan Jiwa. Sampai 2003, 25 persen negara dengan jumlah populasi hampir 31 persen populasi dunia tidak mempunyai UU Kesehatan Jiwa. Setengah UU Kesehatan Jiwa di berbagai belahan dunia disahkan setelah tahun 1990. Sebanyak 15 persen di antaranya disahkan sebelum tahun 1960.
Apa kesamaan dan perbedaan antara menjadi wakil rakyat dan menulis novel?
(Adian Saputra, Bandar Lampung)
Proses panjang, konsistensi, dan kristalisasi.
Bedanya, proses penulisan novel bersifat sangat personal, membebaskan, dan tanpa tenggat. Sementara pembuatan UU adalah proses keputusan kolektif kolegial dengan berbagai tata tertib dan regulasi yang membatasinya. Dan sudah pasti, sarat kepentingan politik.
Apakah para politisi itu umumnya sakit jiwa? Saya perhatikan banyak di antara mereka sering tidak sesuai antara omongan dan tindakan. Mereka sepertinya sering menggunakan ”topeng” ya, bu?
(Dadan Gundara,
Seingat saya, waktu saya mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dengan mengisi berkas formulir Komisi Pemilihan Umum, salah satu syaratnya adalah hasil pemeriksaan kejiwaan. Prosedurnya adalah mengerjakan
Saya terbiasa melihat, di belahan dunia mana pun, politisi selalu menjaga citra diri. Bahkan bisa membunuh untuk menutupi sebuah skandal.
Akan tampak antara apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan sama sekali berbeda. Ini yang mungkin disebut ”topeng”. Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai intensionalitas politik yang tidak tepat (bahkan tidak punya karena hanya ikut-ikutan atau motivasi lain), sebaiknya jangan memutuskan terjun ke dalam dunia politik.
Ibu Nova yang saya hormati! Suatu hobi dan pekerjaan yang ditekuni tentu bisa saja bersinergi. Bagaimana caranya membagi waktu Anda untuk menulis dan kesibukan sebagai wakil rakyat di Senayan?
(Riny Sihombing, Tangerang)
Untuk pembagian waktu memang absurd. Tak ada pola waktu untuk menulis. Biasanya akhir pekan saya tidak keluar rumah, kecuali ada kunjungan kerja atau mengunjungi konstituen. Sabtu dan Minggu untuk olahraga di rumah, membaca, menulis, menonton, dan lain-lain untuk mengasah pancaindra. Minggu pagi adalah waktu paling segar untuk menulis esai.
Namun, saat ini saya sedang berhenti menulis esai dan mengerahkan energi, pikiran, serta konsentrasi yang tersisa dari tugas di parlemen untuk menulis buku fiksi berikut. Saya selalu membawa alat rekam, buku catatan moleskin (ceritanya terinspirasi Ernest Hemingway), dan kadang kalau sudah kepepet menggunakan kertas untuk mual yang ada di pesawat untuk menuliskan kesan, ide, memori, rasa yang terlintas saat itu.
Apa alasan Mbak Noriyu masuk dalam lingkaran Senayan (anggota DPR)? Apakah mbak berpikir akan mengubah citra di DPR atau tetap mempertahankannya seperti itu?
(Vatyek Dios, Makassar)
Ada sebuah pemikiran bahwa seseorang memutuskan untuk terjun ke dunia politik karena mempunyai visi dan misi yang diemban. Idealnya seperti itu. Sebab, visi dan misi yang diemban akan menjadi indikator keberhasilan seseorang di parlemen. Indikator tersebut juga tidak harus goal-oriented karena proses sederhana jarang berjalan sederhana di parlemen. Menilai dengan kacamata process-oriented akan menjadi indikator kesungguhan seorang legislator.
Saya percaya, pada petunjuk-petunjuk, persis seperti di dalam buku karya Paulo Coelho yang berjudul The Alchemist, bahwa langkah seseorang menuju sesuatu begitu tercampur antara rencana dan ketidaksengajaan.
Saya merasa belum layak dan tidak berdaya untuk meningkatkan citra DPR. Saya hanya berkesadaran bahwa dengan akumulasi upaya personal, maka akan bersama-sama meningkatkan citra DPR.
Bagaimana langkah Mbak Nova menjaga kestabilan kesehatan jiwa menghadapi masalah tersebut secara pribadi dan dalam tim?
(Eko Purnomo, Yogyakarta)
Saya harus jujur, pada akhir tahun 2011 RUU Kesehatan Jiwa gagal lolos sebagai prioritas RUU tahun 2012. Ada beberapa teman Komisi IX dari fraksi lain yang masih fight di sidang paripurna, di antaranya dari Fraksi Gerindra yang beberapa kali interupsi, tetapi mungkin memang belum waktunya.
Saya sempat insomnia dua minggu karena berusaha tawakal dan memutar otak bagaimana caranya agar bisa lolos di Badan Legislatif karena tidak ada resistensi di Komisi IX DPR. Baleg hanya menjalankan tugasnya. Tidak ada pihak yang salah.
Akhirnya, pertengahan tahun 2012, memang ada jalannya. Akhirnya RUU Kesehatan Jiwa menjadi Prioritas RUU Komisi IX DPR yang disepakati di Baleg dan di sidang paripurna.
Bagaimana mengatasi kesehatan jiwa dengan kompleksitas persoalan kebangsaan?
(Yusuf Tanggong, xxxx@gmail.com)
Kaum muda harus punya koridor pemikiran sendiri, unik, bukan didikte oleh arus besar pembohongan. Kaum muda harus menyibukkan diri dengan terus gelisah atas kompleksitas persoalan kebangsaan, menolak input yang belum tentu benar, dan mencari solusi atas permasalahan.
Rakyat butuh generasi penerus bangsa yang berpikir jernih dan belum ternodai oleh iming-iming superfisial. Jangan mencari suri teladan karena banyak yang kecewa saat ini. Jadilah suri teladan itu.
Bagaimana supaya jiwa kita tetap sehat dalam keadaan sekarang?
(Risal, Depok)
Tidak ada jawaban yang mudah untuk ini. Dalam keadaan sekarang ini, kita sedang dilanda ”kegalauan massal”, di mana istilah galau dipakai untuk mengekspresikan setiap kondisi psikologis kita. Marah disebut galau, kecewa disebut galau, cemburu disebut galau, lelah disebut galau, malas disebut galau, dan seterusnya.
Dalam kondisi fisik dan jiwa yang sehat, seseorang akan mampu menerima diri sendiri apa adanya, menerima orang lain apa adanya, dan mampu menghadapi tantangan hidup,
Apa yang mendorong Anda menjadi dokter spesialis penyakit jiwa?
(Topan R Hasanuddin,
Ini yang namanya the calling atau panggilan. Waktu saya masih menjadi koas, saya paling menikmati stase psikiatri di RSJ Grogol (RSJ Soeharto Heerdjan). Bukan karena saya pernah dilamar oleh salah satu pasien dengan cincin dari rangkaian bunga yang ada di RSJ, melainkan waktu itu saya ditugaskan sebagai ketua rombongan koas yang terdiri dari 20 orang.
Saya menikmati sensasi ilmunya yang sarat filsafat, sejalan dengan hobi saya menulis, serta adanya aspek fantasi dan seni dalam memilih jenis penanganan pasien dengan gangguan jiwa. Nilai saya kebetulan juga mendukung untuk saya merasa yakin bahwa inilah jalur spesialisasi yang harus saya tekuni.
Semestinya RUU Tenaga Kesehatan diselesaikan terlebih dulu, baru kemudian Bu Noriyu bisa mengajukan RUU Kesehatan Jiwa. Bagaimana mungkin Bu Noriyu membuat UU Kesehatan Jiwa, sementara tenaga kesehatannya belum siap atau belum tercukupi?
(Rahmat Harahap,
Saya akan meluruskan dulu logika sahabat saya yang satu ini. Tahun 2011 kami sama-sama menimba ilmu kilat di Australian National University, Canberra. Jika berbicara relevansi, logikanya begini: UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, diikuti oleh RUU Tenaga Kesehatan karena memang diamanatkan, kemudian diikuti oleh RUU Keperawatan atau RUU Tenaga Kesehatan lainnya yang mungkin ingin juga mengikuti jejak RUU Keperawatan agar bisa dibahas secara detail dan lebih mendalam.
Saat ini RUU Tenaga Kesehatan (inisiatif pemerintah) sudah menjadi RUU Prioritas Komisi IX DPR untuk 2013. Begitu juga RUU Keperawatan (inisiatif DPR) tetap menjadi RUU Prioritas Komisi IX DPR untuk 2013.
RUU Kesehatan Jiwa bukan amanat UU Kesehatan No 36/2009, dan substansinya bukan mengatur tenaga kesehatan jiwa, tetapi memberikan sebuah ruang dan atmosfer bagi terciptanya sebuah sistem pelayanan kesehatan jiwa nasional yang mana definisi kesehatan mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. UU Kesehatan No 36/2009 hanya menitikberatkan pada aspek fisik, tidak mampu menerjemahkan aspek mental dari kesehatan.
Enak mana, jadi anggota parlemen atau penulis?
(Aswin Simatupang,
Bagi saya, adrenaline rush sebagai anggota DPR cukup adiktif. Namun, jika harus memilih, sampai detik ini saya masih bermimpi untuk pensiun dini ke Jamaika dan menulis sebuah novel di sana. Mungkin nanti.
Saya perhatikan jumlah orang yang menderita penyakit jiwa di jalanan semakin banyak, bahkan ”orang gila” tersebut sering kali telanjang hilir mudik di jalanan. Hal seperti ini menjadi tanggung jawab siapa?
(Taufiqurokhman, Bandung)
Ada sebuah istilah, gelandang psikotik, yaitu penderita gangguan jiwa berat yang menggelandang dan telanjang di jalan-jalan. Hal itu menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial untuk menyelamatkan mereka dari jalanan dan menampung mereka di panti. Dan juga membuatkan surat keterangan untuk bisa mendapatkan jaminan kesehatan, seperti jaminan kesehatan masyarakat.
Dalam praktiknya, masih banyak penyimpangan. Sebab, panti sangat sekali terbatas jumlahnya. Mereka yang bertugas adalah Satpol PP yang tidak paham cara menghadapi mereka dan alih-alih menyakiti dan melanggar hak asasi manusia.
Orang dengan masalah kejiwaan adalah sasaran empuk untuk dijadikan kambing hitam, dibuang, bahkan dibunuh. Tidak sedikit yang dibuang dari wilayah tertentu ke wilayah lainnya. Sedihnya saya bertemu dengan beberapa kepala daerah yang menganggap pasung juga adalah solusi daripada mereka melakukan tindak kekerasan. Mereka lupa bahwa kebijakan dan penganggaran ada di bawah kekuasaan mereka.
Kita mengetahui bersama bahwa dunia politik adalah dunia yang penuh persaingan
keras, bagaimana Nova Riyanti Yusuf menanggapi hal tersebut?
(Muhammad Hasan Syamsudin, Yogyakarta)
Dunia politik Indonesia, terlebih bertugas di DPR, menyedot kebahagiaan seseorang. Persis seperti buku Harry Potter, saat Dementor sedang beraksi. Itu yang saya rasakan saat secara kelembagaan DPR terhujat dengan over generalisasi atau saat kita bersikap sesuai dengan keyakinan kita bahwa kita benar tetapi dipersepsikan salah karena perbedaan kepentingan.
Ada kelelahan mental jika luka psikologis ini tidak kita pulihkan dengan manuver-manuver pemulihan diri yang sesuai. Saya mulai terbiasa untuk sugesti diri go to hell! bila saya diintimidasi saat saya merasa benar. Namun, walau saya perempuan, saya menolak untuk merasa terintimidasi oleh keras dan kasarnya dunia politik.
Mungkin juga karena saya sejak kecil tomboi, jahil, dan tidak suka mengalah, tetapi ini sangat prinsip. Kebenaran tidak kenal menyerah pada intimidasi. Catatan kecil saja, walau dalam hati go to hell!, sebaiknya seorang perempuan jangan pernah kasar dalam tutur kata dan sikap politik. Kadang menghindar sejenak, untuk menarik napas dan berpikir kembali, akan mencegah dari sikap chaotic dan salah kaprah.
