Oleh: Mariska Lubis
Onani intelektual selalu berbuah pedih dan menyakitkan. Berpikir seolah-olah intelektual namun hasil pemikirannya justru menunjukkan tingkat intelektualitasnya. Yang dipikirkan hanyalah kepuasan diri sendiri dan tidak mengindahkan kepentingan orang lain. Pantaskah mereka menjadi pemimpin dan politisi yang menyandang amanah rakyat?!
Sungguh amat mengejutkan kita semua, ketika seorang hakim memberikan pernyataan yang amat sangat tidak objektif untuk posisinya sebagai seorang hakim. Apalagi beliau adalah adalah calon Hakim Agung yang seharusnya memiliki kemampuan berpikir obyektif, paling tidak mampu berkomunikasi dengan media massa dengan baik dan benar. Jika seorang hakim dapat memberikan opini demikian, maka bagaimana dengan yang lainnya?! Contoh yang patutkah untuk menjadi pemimpin bangsa ini?!
Lebih mengejutkannya lagi adalah ketika mengetahui mereka yang "terhormat", wakil rakyat yang duduk di kursi "penting", justru menambah buruk lagi. Mereka malah asyik membuat guyonan yang tidak lucu sama sekali. Bagaimana mereka mampu menyuarakan hati rakyat bila tidak memiliki sensitifitas terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya?! Untuk mampu merasakan dan menghayati satu orang korban pemerkosaan saja tidak bisa. Lucu, ya, bila korban pemerkosaan itu diperkosa lagi oleh omongan dan guyonan tidak lucu?!
Jika kita melihat lagi mundur ke belakang, kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah seputar seks dan selangkangan tidak ada habis-habisnya di negara ini. Mulai dari video porno pejabat, pejabat yang menyuruh tes keperawanan untuk murid sekolah perempuan, hingga kasus Bupati Aceng dan surat edaran walikota Lhoksemauwe tentang larangan perempuan duduk "mengangkang" di motor yang masih belum tuntas diselesaikan. Eh, muncul lagi kasus pemerkosaan ini.
Sepertinya, persoalan seks ini memang dianggap remeh dan mudah untuk menyelesaikannya sehingga tidak pernah diperhatikan secara serius dan diselesaikan dengan benar. Seks selalu dijadikan objek yang merupakan hasil dari subjek pemikiran kotor serta minimnya pengetahuan seks yang benar. Penutupan lokalisasi, contohnya. Lokalisasi ditutup untuk menjadikan daerah "bermoral dan bermartabat", bahkan diubah menjadi tempat untuk beraktifitas agama. Menutup fakta dan kenyataan bahwa tidak mudah menghilangkan pelacuran apalagi hanya dengan menutup lokalisasi. Akibatnya, pekerja seks komersial ini menjadi tersebar dan tidak dapat terkontrol. Jangankan untuk dibina, untuk diberi vaksin agar tidak menyebarkan penyakit kelamin menular saja sulit. Tak heran bila jumlah penderita HIV AIDS di Indonesia terus meningkat. Apakah hal ini harus terus ditutupi?!
Seks yang dianggap tabu pun tidak dipahami mengapa menjadi tabu. Kesakralan, kesucian, kehormatan atas seks membuat seks itu menjadi tabu, hanya yang berhati suci dan berpikiran bersih, dewasa, berwawasan luas, serta berjiwa besarlah yang dianggap mampu mempelajarinya. Jika kemudian sekarang seks itu dianggap tabu karena kotor sehingga tidak boleh dipelajari, itu karena pikiran dan hati yang kotor saja. Sifat kekanakan yang membuat tidak mampu berpikir objektif, berpikiran luas, dan berjiwa rendahlah yang kemudian membuat seks ini semakin kotor lagi.
Di dunia Barat yang terbuka pendidikan seksnya pun memiliki masalah seks seperti pemerkosaan. Ini menjadi bukti bahwa yang harus diperbaiki adalah pola pikir tentang seks. Kamus yang menerjemahkan seka hanya sebagai jenis kelamin, sudah menempatkan seks sebagai objek. Ini berlaku di seluruh dunia. Hanya kamus-kamus filsafat saja yang tidak menjelaskannya demikian.
Seseorang yang menjadikan seks sebagai objek maka akan dengan sangat mudah melakukan onani intelektual tentang seks. Pengetahuan yang minim tentang seks ini juga menambah buruk. Apalagi jika beranggapan bahwa yang sudah melakukan hubungan seks atau menikah, maka pasti mengerti tentang seks. Sementara lebih banyak mitos yang diyakini dan dipercaya tentang seks justru salah kaprah. Video porno, cerita porno, majalah porno dijadikan acuan yang dianggap pasti benar. Jadi, kalau para politisi itu bisa membuat guyonan soal pemerkosaan itu, maka lebih baik dicek lagi intelektualitasnya. Saat ini, gelar sederet tidak menjamin seseorang terdidik. Jabatan tinggi dan uang banyak tidak menjamin intelektualitas seseorang. Wong, bisanya cuma onani sendiri, mana bisa berpikir untuk orang banyak?!
Itu masih belum apa-apa. Diakui tidak diakui, disadari tidak disadari, seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan dan kelainan perilaku seksual, amat sangat mudah menjadi berlebihan soal seks. Ini dapat dibuktikan dari pola pikir, kinerja, cara mengambil keputusan, perilaku, sosialisasi, dan juga komunikasi. Masalah pribadi yang menyangkut tentang seks, selalu ditutupi. Sedemikian kerasnya ditutupi, tanpa disadari "muncul" di dalam kesehariannya, bisa di rumah, kantor, dan lain sebagainya. Bisa merasakan dampak kenarsisan dan kehausan hormat serta kekuasaan pemimpin yang tidak mampu menguasai pasangannya sendiri?!
Oleh karena itu, saya sangat menyarankan pemerintah untuk melakukan tes gangguan kejiwaan dan perilaku seksual calon pemimpin dan pemimpin. Fit dan proper test yang diterapkan tidak bisa membuktikan kelainan ini padahal efeknya sangat merugikan masyarakat. Bahkan, kemampuan membaca Al Quran dan pandai beragama tidak menjamin seseorang benar mampu menjadi pemimpin. Namanya juga punya kelainan jiwa, mana bisa berpikir sehat?!
Masyarakat bangsa dan negara ini perlu mendapatkan pendidikan seks yang benar dan bukan hanya soal ranjang. Pola pikir harus diubah, seks harus bisa dijadikan subjek ilmu pengetahuan dan anugerah serta rahmat dari Allah yangnpatut dihormati dan dihargai. Bertentangan dengan agama?! Semua agama mengajarkan bagaimana tentang seks yang baik dan benar, karena di dalam semua ajaran agama, seks dijadikan subjek. Yang menjadikannya objek adalah manusianya sendiri. Toh di agama dan sejarah tidak ada larangan duduk "mengangkang" di atas motor, apalagi bila berhubungan erat dengan keselamatan diri perempuan itu sendiri. Siapakah yang sudah beronani intelektual?!
Bangsa dan negara ini juga tidak pantas dan bahkan tidak berhak dipimpin oleh pemimpin dan politisi-politisi yang kerjanya hanya onani intelektual. Terutama lagi bila memang "sakit jiwa dan perilaku seksualnya". Bagaimana bisa memimpin bangsa dan negara ini?! Bagaimana mampu memikirkan orang banyak?! Menutupi "kelainan, masalah, dan ketakutannya" saja sudah membuat sibuk sendiri, kok! Pertimbangkanlah kembali mereka-mereka ini, pantaskah menjadi pemimpin dan wakil rakyat?!
Saya pribadi, menuntut mereka untuk meminta maaf. Bukan hanya hakim Daming itu saja tetapi semua yang sudah membuat kasus ini sebagai guyonan. Binatang saja bisa saling menghormati sesamanya, masa yang katanya manusia elitis tidak mampu?!
Berhentilah beronani intelektual wahai pemimpin dan politisi bangsa ini! Pikirkan rakyat, bangsa, dan negaramu! Belajarlah dari seks!! Belajar untuk mampu menempatkan seks sebagai subjek karena seks adalah titik awal kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Tak mampu mengerti, lupakan kemampuan bernegara dan politik. Ujungnya, rakyat lagi jadi objek, kan?!
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang