JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan Pemerintah Pusat terkait penanganan masalah banjir di Ibu Kota. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Basuki menjelaskan, bantuan dari pusat diperlukan khususnya dalam merekayasa saluran air di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Untuk Jakarta Barat, yakni terkait pembangunan Cengkareng Drain II dan membuat sodetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), untuk wilayah Jakarta Timur.
"Itu kan punya pemerintah pusat semua, kita juga harus bekerjasama dengan daerah pinggiran," kata Basuki.
Saat diminta menjelaskan rencana jangka pendek yang lebih kongkret, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku telah melakukan pembicaraan khusus dengan Gubernur DKI Joko Widodo terkait banjir yang merendam puluhan titik di Jakarta. Ia kembali menegaskan, saat ini, pihaknya tak mampu berbuat banyak, selain memastikan ketersediaan bantuan logistik dan obat-obatan untuk seluruh korban banjir.
Kalaupun ada langkah yang lebih kongkret, kata Basuki, hal itu baru dapat dilakukan setelah musim banjir selesai. Karena pada April 2013, masa pembagian tugas Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum akan lebih disesuaikan.
Dinas Kebersihan akan mengatasi sampah, dan Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pengerukan kali serta mensterilkan saluran air dari sampah dan bahan material lain yang mengendap di dalamnya. "Semua saluran selokan buntu, nanti pas kemarau Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan dredging. Saya pikir Oktober sudah bisa terasa hasilnya," ujar Basuki.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang