Keterpilihan Kriteria Utama Caleg Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar lebih mengutamakan keterpilihan, ketimbang kriteria bebas dari masalah hukum untuk menyeleksi calon-calon legislatif pada Pemilu 2014. Padahal, masyarakat mengharapkan caleg yang ditawarkan partai-partai politik, bukanlah politisi busuk apalagi korup.

"Kami akan memilih caleg terbaik. Pemilihan caleg diputus secara internal dan kriterianya tidak tertulis untuk publik, tapi ini taruhan untuk memenangkan pemilu sehingga otomatis kader yang bisa menang di daerahnya yang dipilih," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Jumat (18/1/2013) di Jakarta.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ahmadi Noor Supit menambahkan, selain sesuai persyaratan yang diatur perundang-undangan, caleg harus sudah menjadi kader minimal lima tahun berturut-turut, dan mengisi surat kesediaan menjadi caleg.

Setelah surat kesediaan ini dikembalikan, barulah seleksi calon legislatif dilakukan, dengan menilai antara lain prestasi, pendidikan, keterpilihan.

Menurut Noor Supit, salah satu kriteria yang paling besar bobotnya adalah keterpilihan. Salah satu instrumen untuk menilainya adalah survei yang diterapkan untuk semua calon pada Februari 2013.

Adapun kader yang bermasalah dengan hukum, tambahnya, diperkirakan tidak mencalonkan diri. "Kelihatannya sudah ada kesadaran untuk tidak mencalonkan diri. Berat juga kan. Kalau sudah tercela, mana mungkin terpilih," tuturnya.

Namun, dalam dalam paripurna rapat pimpinan nasional Partai Golkar 29 Oktober 2012, banyak fungsionaris yang menentang kriteria caleg berekam jejak baik. Akhirnya, bebas dari masalah hukum tidak menjadi kriteria dalam pencalegan Partai Golkar.

Dalam jumpa pers seusai penutupan rapimnas, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie hanya mengatakan, kriteria prestasi disiplin loyalitas dan tidak tercela (PDLT), tetap menjadi kriteria caleg, tetapi dengan perkecualian-perkecualian (Kompas, 31 Oktober 2012).

Terkait platform dan program yang akan disampaikan dalam kampanye, menurut Priyo, tim pengkajian dan tim ahli sudah dibentuk untuk mempersiapkannya. Akademisi dan ahli juga diundang untuk memberi masukan, tetapi dipilih oleh tim tersebut.

"Sejak tahun pertama kepengurusan ini , (penyiapan platform) sudah mulai. Sampai sekarang masih dimatangkan. Tahun 2013 ini pemantapan untuk Golkar," ujarnya.