KEN: Larang Mobil Pribadi Pakai BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Ekonomi Nasional (KEN) menilai perlu ada langkah kongkrit untuk pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, sebanyak 70 persen BBM bersubsidi dinikmati orang kaya akibat tidak ada pengendalian.

"Jadi kita usulkan untuk yang sekarang ini benar-benar dilakukan (pengendalian). Mobil pribadi tidak boleh (pakai BBM subsidi)," kata Aviliani Sekretaris KEN, di sela-sela sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2013).

Sidang kabinet paripurna itu mengagendakan mendengarkan pandangan KEN terkait perkembangan ekonomi kedepan. Sidang kabinet itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono. Ikut hadir jajaran menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, pimpinan Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian.

Aviliani mengatakan, semestinya anggaran untuk 70 persen subsidi BBM yang digunakan orang kaya itu bisa dipakai untuk infrastruktur. Setidaknya, kata dia, butuh dana sekitar Rp 2.500 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Selain itu, tambah dia, anggaran bisa dipakai untuk pengentasan kemiskinan. Setidaknya, saat ini ada 29 juta orang miskin dan 70 juta orang yang rentan miskin. "Sekarang kita belum bisa penuhi itu karena subsidi terlalu besar," pungkas dia.

Seperti diberitakan, Pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi pengendalian untuk menghemat konsumsi BBM bersubsidi di 2013 . Salah satu opsinya, yakni pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi.

Dalam APBN 2013 , kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan sebanyak 46 juta kiloliter. Padahal, jika tanpa pengendalian, konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 48 juta kiloliter.