Jokowi Masih Pikir-pikir soal 6 Ruas Tol

Kompas.com - 23/01/2013, 18:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali bertemu dengan konsorsium pelaksana proyek enam ruas tol dalam kota, PT Jakarta Tollroad Development. Namun, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengaku masih pikir-pikir keberlanjutan proyek yang telah digagas sejak pemerintahan mantan Gubernur DKI Sutiyoso itu.

"Baru bertemu lagi, saya pengennya lebih detail saja," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/1/2013). Ia juga mengaku belum yakin apakah tanggal 26 Januari 2013 akan dilakukan penandatanganan kontrak dengan konsorsium jalan tol tersebut.

"Kalau saya batalkan bagaimana? Belum tentu, karena masih banyak yang dipikirkan," katanya.

Mengenai tiga syarat yang diajukan Jokowi kepada PT Jakarta Tollroad Development agar proyek ini disetujui, kata dia, masih harus ada penjelasan lebih lanjut yang berkaitan dengan investasi.

"Ya, kalau saya bilang batal, ya batal," ujar Jokowi.

Adapun tiga syarat yang yang diajukan Jokowi antara lain harus dapat dilintasi transportasi massal, lulus uji Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), dan tidak banyak pintu tol yang menyebabkan titik kemacetan baru.

Jokowi pun pada awalnya secara tegas menolak pembangunan enam ruas jalan tol. Dia mengatakan pembangunan tol itu tidak akan menyelesaikan persoalan macet yang melanda ibu kota. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah melakukan penambahan alat transportasi massal di Jakarta, bukan melalui penambahan jalan yang akan menjadi red carpet bagi kendaraan pribadi.

Namun ketegasan Jokowi itu berubah seusai ia bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Sontak ia menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dan ia percaya proyek tersebut dapat mengurai kemacetan.

Setelah menggelar public hearing bersama para pakar, Jokowi kembali mempertimbangkan proyek tol senilai Rp 42 triliun itu. Menurutnya, banyak masukan yang sangat bagus untuk dijadikan bahan pertimbangan saat ia mendengarkan langsung aspirasi sejumlah masyarakat dan pengamat.

Jokowi menegaskan, dia tidak akan melanggar etika kebijakan publik saat mengambil keputusan terkait kepentingan masyarakat.

Untuk diketahui, proyek enam ruas tol dalam kota ini dibagi menjadi empat tahap dan direncanakan selesai pada tahun 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.

Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.

Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah sepanjang 69,77 kilometer. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau