Bepe: Pikirkan Timnas, Bukan Djohar atau La Nyalla

Kompas.com - 23/01/2013, 22:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Asosiasi Pemain Profesional Sepak Bola Indonesia (APPI) Bambang Pamungkas berpendapat, tim nasional sejatinya merupakan representasi bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya tidak ada dikotomi mengenai pihak mana yang paling berhak membangun timnas.

Pemain yang kerap disapa "Bepe" itu mengatakan, pertikaian pihak-pihak yang mengklaim keabsahan atas organisasi induk sepak bola Indonesia seharusnya tak berimbas pada pembentukan timnas. Menurut Bepe, harus ada perubahan cara pandang bahwa timnas Indonesia bukan mewakili kepengurusan PSSI versi Djohar Arifin Husin ataupun La Nyalla Mattalitti.

"Kalau berpikir kenegaraan, kenapa kita tidak berani melepas pemain untuk membelanya. Saya yakin pemain banyak ingin bermain. Namun di sisi lain, pemain terancam sanksi dari klubnya masing-masing. Mari kita berpikir timnas Indonesia itu, ya Indonesia. Bukan berpikir timnas ini mewakili Djohar atau La Nyalla," kata Bepe, Rabu (23/1/2013).

Sementara itu, Manajer Umum APPI Valentino Simanjuntak berharap dapat mendesak klub-klub Liga Super Indonesia (LSI atau ISL) untuk melepas para pemainnya membela tim nasional tanpa syarat. "Sekarang pemain tidak diizinkan dengan persyaratan yang lagi-lagi muncul," ujarnya.

Sore ini APPI melakukan pertemuan dengan Badan Profesional Olahraga Indonesia (BOPI) di kantor BOPI. Pertemuan ini merupakan inisiatif APPI untuk meminta ketegasan BOPI terkait diberikannya rekomendasi penyelenggaraan ISL. Dalam rekomendasi itu, terdapat dua syarat penyelenggaraan kompetisi profesional, yakni penuntasan permasalahan tunggakan gaji pemain dan klub harus mengizinkan pemain membela timnas.

Meski mengklaim akan memenuhi kedua syarat tersebut, klub-klub ISL bersikukuh tak mau melepas pemainnya membela timnas yang dipersiapkan untuk tampil dalam kualifikasi Piala Asia 2015. Pola-pola seperti ini pernah terjadi dalam persiapan timnas Piala AFF 2012 di mana Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) meminta timnas dikelola oleh joint committee antara KPSI dan PSSI.

Menanggapi pernyataan APPI teresbut, Pejabat Sementara Ketua Harian BOPI Haryo Yuniarto menyatakan sepakat bahwa timnas Indonesia harus satu. "Namun, keduanya mengklaim sebagai federasi yang sah," kata Haryo.

Haryo menjelaskan, klub ISL bersedia melepas pemainnya dengan syarat pelatih yang ditunjuk berkualitas dan dikelola oleh pihak netral. Menurut Haryo, PSSI memiliki kewenangan dalam hal administratif.

"Tapi sekarang PSSI tidak mau memenuhi syarat yang diajukan. Soalnya, PSSI merasa federasi yang sah. Kalau begitu, PSSI yang dipimpin La Nyalla juga merasa federasi yang sah. Satu terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Solo dan La Nyalla terpilih dari KLB Ancol. Ini yang saya masih ragu karena BOPI tidak diberi kewenangan mengelola timnas," ujarnya.

Terlepas dari persoalan itu, PSSI tetap fokus membentuk skuad timnas meski dihadapkan berbagai persoalan pelik. Pelatih timnas Nilmaizar tetap menggembleng anak asuhnya dalam pemusatan latihan. Dalam waktu dekat ini, Andik Vermansah dan kawan-kawan akan melakoni uji coba melawan Semen Padang dan Yordania. Dari dua laga uji coba ini, timnas diharapkan bisa tampil maksimal mengingat Indonesia bertemu dengan tim-tim raksasa sepak bola Asia di Grup C. Selain Irak, Indonesia bersaing dengan Arab Saudi dan China.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau