Jokowi Akui Koordinasi Lapangan Lamban

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau Pemprov DKI untuk segera membentuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kota dan kabupaten agar dalam penanganan banjir tidak timbul masalah koordinasi antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat provinsi ataupun Kota.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta mengakui koordinasi penanganan evakuasi dan distribusi bantuan korban banjir memang masih menghadapi banyak masalah.

"Ya, memang begini, kalau koordinasi di lapangannya kenyataannya memang lamban, ya, memang harus kita akui lamban," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Menurut Jokowi, dinas yang paling berperan untuk menanggulangi permasalahan teknis bencana yang ditemukan di lapangan adalah BPBD DKI.

Sementara untuk permasalahan pompa macet atau rusak adalah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum DKI.

"Kalau berkaitan dengan drop logistik itu Dinas Sosial DKI. Kalau yang berkaitan dengan evakuasi dan lain-lain bisa BPBD dan satpol PP," ujarnya.

Terkait saran BNPB untuk membentuk BPBD kota dan BPBD kabupaten, Jokowi belum berniat untuk melaksanakan imbauan dari BNPB tersebut.

"Oh, enggak ada. Sebetulnya organisasi itu semakin simpel, semakin baik. Semakin simpel, semakin ramping, semakin baik karena gampang di-drive," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, banjir kali ini merupakan pelajaran buat Pemerintah Provinsi DKI.

Ia menyebut tiga poin yang bisa dipetik. Pertama, pembentukan BPBD kota dan BPBD kabupaten di semua kota di DKI, seperti Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu.

"Jadi, dalam penanganan banjir timbul beberapa masalah, seperti koordinasi antar-SKPD di tingkat provinsi ataupun kota," kata Sutopo.

Kedua, Sutopo menyebut perlunya penguatan personel BPBD provinsi yang sudah ada, baik jumlah pegawai, sarana-prasarana, maupun kapasitas personelnya.

"Sekarang, personel BPBD DKI terbatas, hanya 32 orang. Sarana dan prasarananya juga terbatas sehingga kewalahan menangani bencana," ujarnya.

Ketiga, penanggulangan bencana harus menjadi prioritas dalam pembangunan DKI. "Jika tidak, bencana merugikan bagi Pemprov DKI sendiri. Apa pun yang terjadi di Jakarta semua mata memandang, jadi pusat perhatian masyarakat, media, bahkan dunia," kata Sutopo.