Redenominasi, Kebijakan Memburu Kebanggaan Semu

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -- Program penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi yang telah disosialisasikan oleh pemerintah, menimbulkan kontroversi di kalangan pakar ekonomi. Redenominasi dinilai hanya sebuah ilusi yang memburu kebanggan semu di bidang moneter perbankan dan tanpa ada substansinya sama sekali.

Pendapat tersebut dilontarkan oleh Ahmad Ma'ruf SE MSi, pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saat diskusi terbatas di kampus setempat, Jumat (25/1/2013). Menurut Ma'ruf, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tersebut hanya kegiatan yang bersifat lips service.

"Itu bukan kebijakan substantif, lebih pada atribut saja, biar kelihatannya uang kita gagah, seperti di negara-negara lain," ungkapnya.

Kebijakan itu sebenarnya, menurut Ma'ruf, untuk menutupi kelemahan nilai tukar rupiah yang menjadi tanggung jawab BI. "Kebijakan itu untuk menutupi kelemahan moneter kita, biar seolah-olah bagus, padahal tidak ada substansinya sama sekali," kata Ahmad Ma'ruf.

"Mungkin nanti masyarakat akan merasa senang dengan adanya kebijakan ini, melihat uang yang awalnya Rp 10.000 menjadi Rp 10 jadi bangga karena seperti negara-negara lain. Akan tetapi kebanggaan itu hanya kebanggaan semu. Kita baru bisa bangga kalau nilai tukar rupiah kita itu sudah bagus," lanjutnya.

Dosen FE-UMY ini juga mencurigai adanya potensi moral hazard dalam kebijakan redenominasi. Ma'ruf mencontohkan, pada kebijakan privatisasi. Kebijakan tersebut ternyata telah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Dan ia mengkhawatirkan hal tersebut akan terjadi dalam proyek redenominasi itu. Apalagi saat ini sudah menjelang Pemilu 2014.

"Layak dicurigai kemungkinan terjadi moral hazard, pasti akan ada penggelontoran dana yang tidak kecil untuk proyek ini. Dan di situ bisa saja ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis atau aksi-aksi pragmatis," jelasnya.

Pakar ekonomi publik ini juga menyarankan BI agar lebih fokus pada masalah-masalah bangsa yang dihadapi saat ini, seperti pengendalian inflasi dan perbaikan nilai tukar rupiah.

"SUdah itu saja! Fokus pada mengelola sistem moneter perbankan, atau kejahatan-kejahatan yang menggunakan instrumen perbankan. Harusnya BI fokusnya kesitu, jangan yang aneh-aneh, karena ini biayanya mahal," pungkasnya.