Pengembangan Transjakarta Dinilai Melenceng
Jakarta, Kompas -
Seperti terlihat pada Selasa (29/1) di sejumlah halte bus transjakarta di Jalan Rasuna Said, calon penumpang yang berniat menggunakan transjakarta dan meneruskan perjalanan ke tempat tujuan dengan kopaja bisa langsung membeli tiket Rp 5.000.
”Saya mau ke Grogol. Mungkin pakai tiket terusan ini bisa lebih cepat. Yang jelas lebih murah,” kata Nindi (23), mahasiswa yang ditemui di halte di depan Plaza Festival, kemarin.
Kebijakan memasukkan kopaja AC di jalur bus transjakarta merupakan ketetapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas bus transjakarta ataupun angkutan umum reguler.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, kebijakan yang disebut direct service ini baru bisa merangkul kopaja AC karena baru bus tersebut yang memiliki pintu samping tinggi seperti bus transjakarta. Selain itu, kopaja AC sudah memiliki standar layanan tersendiri layaknya bus transjakarta, seperti pendingin ruangan, bahkan fasilitas wifi di dalam kabin.
Akan tetapi, kebijakan ini tidak mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak. Direktur Operasional PT Jakarta Express Trans (JET) Payaman Manik berpendapat, mengizinkan angkutan umum lain melaju di jalur transjakarta melenceng dari ide awal pembangunan dan pengembangan bus transjakarta.
”Dulu kita diminta berkumpul, berembuk pada saat Sutiyoso jadi gubernur tahun 2003. Disamakan visi-misi untuk menyediakan angkutan umum massal modern dengan mengedepankan pelayanan maksimal. Empat pengelola bus umum, PPD, Pahala Kencana, Steady Safe, dan Bianglala, menyanggupi bergabung dalam satu perusahaan menjadi operator bus transjakarta koridor 1,” kata Payaman Manik.
Namun, Manajer Operasional PT JET Marulam Hutabarat menambahkan, dengan berjalannya waktu, kualitas layanan transjakarta terus menurun karena pemegang wewenang yang menjamin operasional bus transjakarta tetap optimal seperti terlepas dari tujuan awal.
”Jalur koridor 1 saja yang selama ini steril dan berada di kawasan premium, yang seharusnya mudah diawasi, sudah diserobot kendaraan lain,” kata Hutabarat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso saat menghadiri acara sembilan tahun transjakarta, 15 Januari lalu, mengatakan, penyelenggaraan bus transjakarta dalam lima tahun terakhir sudah banyak yang menyimpang dari konsep dasar. Di antaranya, konsep integrasi dan koneksitas bus pengumpan atau feeder dalam jalur bus transjakarta.
”Konsep yang ada sudah banyak melenceng dari konsep awal sehingga penyelenggaraan bus transjakarta makin menurun. Seharusnya pemerintah provinsi mengembalikan penyelenggaraan itu ke konsep dasarnya,” kata Sutiyoso.
Menurut Sutiyoso, pembangunan jaringan transportasi massal berbasis bus atau dikenal busway harus terbangun seluruhnya, sekitar 15 koridor. Setelah semua koridor terbangun, barulah diintegrasikan dengan pembangunan moda lain. Seperti halnya monorel, yakni greenline melayani penumpang di kawasan perkantoran dan pusat kota, sedangkan blueline khusus untuk warga dari Tangerang dan Bekasi, serta mass rapid transit (MRT) atau kereta api di bawah tanah.
”Terintegrasi tidak berarti bus kota lain bisa masuk ke jalur bus transjakarta. Kopaja, metromini, bus besar, dan apa pun busnya, termasuk feeder, tidak boleh masuk jalur bus transjakarta,” kata Sutiyoso.
Pengamat yang juga pengguna setia bus transjakarta, Darmaningtyas, menambahkan, dalam jaringan transportasi tetap dibutuhkan angkutan reguler di jalur yang sama dengan yang dilalui angkutan massal.
”Pengguna angkutan massal dan angkutan reguler di Jakarta itu beda tipikal. Naik mikrolet bisa untuk jarak amat dekat yang tak terlayani bus transjakarta atau kereta api. Di sisi lain, naik angkutan reguler tetap lebih murah ongkosnya. Jadi, biarkan ada beragam angkutan umum menjadi pilihan bagi warga. Yang perlu dibatasi adalah penggunaan kendaraan pribadi,” katanya.(PIN/NEL)
