Empat Notaris Diperiksa Terkait Kasus Pencucian Uang Djoko Susilo
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan empat notaris dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang menjerat Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Rabu (30/1/2013). Keempat notaris itu dimintai keterangan sebagai saksi.
"Diperiksa sebagai saksi untuk DS (Djoko Susilo)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
Keempat notaris itu adalah Toto Susmono Hadi, Buntario Tigris Darmawa, Aryanti Artisari, dan Bernadette Wirastuti. Mereka diperiksa karena dianggap tahu soal aset Djoko Susilo. Selain empat notaris, KPK menjadwalkan pemeriksaan kerabat Djoko, Dipta Anindita. Wanita yang disebut sebagai ibu rumah tangga itu diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini.
KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka TPPU berkaitan dengan kepemilikan asetnya. Nilai pencucian uang yang diduga dilakukan Djoko tersebut mencapai Rp 45 miliar. Modus pencucian uang dilakukan, antara lain, melalui pembelian aset berupa properti, baik tanah maupun lahan, dan diatasnamakan kerabat serta orang dekat Djoko.
Informasi yang diperoleh Kompas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, nilai aset yang diperoleh sejak tahun 2012 mencapai Rp 15 miliar. Sementara nilai aset yang diduga diperoleh sejak Djoko menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebesar Rp 30 miliar. Nilai aset ini belum termasuk yang berupa sejumlah lahan di Leuwinanggung, Tapos, Bogor, dan Cijambe, Subang.
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
