Jokowi Ingin Realisasi Konkret soal Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR. Rapat tersebut untuk membahas penanganan banjir dan sinkronisasi program penanggulangan banjir Jabodetabek yang bersumber dari APBN dan APBD.

Rapat kerja itu turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Lex Laksamana.

"Di mana sungai tersebut melewati beberapa provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, maka harus ditangani oleh Kementerian PU sehingga menggunakan APBN. Oleh karena itu, Komisi V mengundang gubernur-gubernur tersebut bersama Menteri PU untuk berkoordinasi guna mengatasi permasalahan banjir yang sering melanda Jakarta dan daerah lain di sekitarnya," kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Jokowi mengungkapkan, pihaknya menginginkan ada hasil dari pertemuan itu, yaitu realisasi konkret untuk mengantisipasi banjir. Menurut dia, banjir menjadi permasalahan langganan Ibu Kota yang sudah terjadi selama puluhan tahun, tetapi belum dapat ditanggulangi hingga saat ini.

"Saya ingin bicara yang real-lah, yang manfaatnya jelas, jangka pendek, sedang, ataupun panjang," kata Jokowi.

Jokowi tiba di Gedung DPR pada pukul 11.00 WIB, hanya berselang lima menit sebelum kedatangan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Hingga pukul 12.00 WIB, Djoko Kirmanto memberikan presentasinya terkait dengan program kerja antisipasi banjir pada tahun 2013. Selanjutnya giliran Kepala Basarnas dan Kepala BNPB secara bergantian menyampaikan laporan terkait dengan penanggulangan banjir besar di Ibu Kota beberapa waktu lalu.