Ada Kebutuhan Mendesak Logistik Pemilu 2014, Awasi Kementerian!

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq tidak terlepas dari kebutuhan mendesak partai politik untuk mengumpulkan logistik Pemilu 2014. Pada tahun ini, diperkirakan praktik kongkalikong antara kementerian dan politik semakin meningkat.

"Kasus korupsi tidak berdiri sendiri, tapi ada problem besar, ada kebutuhan mendesak dalam hal logistik pemilu yang fatalnya dilakukan dengan cara mengumpulkan modal politik yang tidak legal," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (2/2/2013).

Seperti diketahui, Luthfi Hasan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu saat memimpin rapat di kantor DPP PKS. Luthfi diduga menjual "pengaruhnya" sebagai pemimpin tertinggi partai dalam mengatur kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Suswono juga berasal dari PKS.

Menurut Dahlan, gerak parpol mencari modal politik untuk pemilu akan menciptakan sebuah kebijakan yang transaksional antara kementerian, parlemen, dan partai. "Ketika ada kader di kementerian dan parlemen, maka tahun 2013 akan menjadi konsolidasi bagaimana mereka mengambil keuntungan. Kebijakan publik akan terus terancam oleh capture politisi untuk kepentingan kelompok tertentu," ucap Dahlan.

Oleh karena itu, Dahlan mendesak agar KPK terus melakukan pengusutan dan tidak terpengaruh dengan isu politisasi yang terjadi dalam kasus Luthfi Hasan. Aparat penegak hukum juga diminta untuk lebih waspada terhadap praktik kongkalikong yang semakin giat untuk tujuan pencarian modal parpol menjelang pemilu.

"Kami berharap aparat penegak hukum bisa bekerja lebih ekstra. Penting bagi KPK untuk tetap konsisten tidak diintervensi untuk tuntaskan kasus-kasus dengan modus korupsi politik lain, termasuk kasus Hambalang, mafia pajak, banggar, dan Century," imbuh Dahlan.