Survei Jeblok, Senior Demokrat Minta SBY Turun Tangan

Kompas.com - 03/02/2013, 19:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comSurvei memperkirakan, perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 bakal jeblok. Senior partai pun sontak meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan segera. Kasus korupsi dan pemberitaan tentang figur unsur pimpinan menjadi dugaan penyebab bakal anjloknya suara Partai Demokrat.

"Hasil survei partai terus turun dari waktu ke waktu. Kami tak ingin akhirnya benar-benar jeblok. Sudah saatnya Ketua Dewan Pembina turun tangan," kata Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jero Wacik di Jakarta, Minggu (3/2/2013). Dalam konferensi pers di kediamannya, Jero mengatakan, beberapa tokoh senior di Partai Demokrat menganalisis penyebab utama perkiraan jebloknya suara adalah lantaran sejumlah kasus korupsi yang menjerat tokoh-tokoh partai ini.

Pemberitaan terkait Ketua Umum Partai Demokrat juga disebut punya andil bakal turunnya perolehan suara. "Yang juga menjadi bulan-bulanan pers, saya mesti terbuka, ya, ketua umum kami, Pak Anas," kata Menteri ESDM ini.

Kedua persoalan tersebut, menurut Jero, menyebabkan masyarakat mengaitkan nama Partai Demokrat dengan kasus korupsi. Jika SBY tidak segera turun tangan, imbuh dia, Partai Demokrat akan berada di ambang kehancuran. "Kalau tidak segera ditangani, bisa-bisa nanti turun ke 6 persen, terus ke 4 persen, akhirnya malah enggak lolos threshold. Hancurlah partai kami," katanya.

Sebelumnya, hasil survei dari Saiful Mujani Research & Consulting memperlihatkan, jika pemilu digelar hari ini, perolehan suara Partai Demokrat akan jeblok. Survei itu mendapati, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bakal melenggang.

Data survei ini, ujar Jero, menggelisahkan para petinggi Partai Demokrat. Bahkan, lima menteri dari partai pemenang Pemilu 2009 tersebut langsung berkoordinasi begitu mendengar hasil survei itu.

Jero pun mengaku mendapat telepon dari beberapa gubernur. Dia menyebutkan, telepon datang setidaknya dari Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jambi, Gubernur NTB, dan Gubernur Sulut. "Semuanya sepakat meminta SBY turun tangan," katanya.

Berita terkait dapat dilihat pada topik Geliat Politik Jelang Pemilu 2014

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau