Jangan Timpakan Semua Kesalahan kepada Anas Urbaningrum

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat Carrel Ticualu menilai, tidak elok jika kesalahan yang mengakibatkan anjloknya elektabilitas Partai Demokrat ditumpukan kepada Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum. Ia yakin, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri partai tidak akan membiarkan Anas lengser dari posisinya saat ini sehingga bisa menghancurkan Partai Demokrat.

"Sangat tidak elok apabila turunnya elektabilitas Partai Demokrat dibebankan tanggung jawabnya hanya kepada seorang Anas Urbaningrum," ujar Carrel, Selasa (5/2/2013), di Jakarta.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitas Partai Demokrat "terjun bebas" dengan hanya menyisakan 8,3 persen. Demokrat kalah jauh dari Partai Golkar (21,3 persen) dan PDI-Perjuangan (18,2 persen).

Merespons anjloknya dukungan publik, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik meminta agar Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil langkah terkait perkembangan situasi partai itu. Jero menyebutkan, beragam kasus korupsi dan sering disebut-sebutnya nama Anas sebagai biang keladi anjloknya elektabilitas. Pada Pemilu 2009, suara Partai Demokrat adalah 20 persen. Meski mengaku tidak mendesak pemberhentian Anas, Jero menyebutkan, pilihan paling bagus adalah jika Anas Urbaningrum mundur dari jabatannya.

"Paling efektif harus ada orang berjiwa besar (mundur) untuk menyelamatkan partai, daripada partai begini," kata Jero, kemarin.

Menurut Carrel, pendapat Jero Wacik hanyalah pendapatnya pribadi dan tidak mewakili anggota Dewan Pembina lainnya. "Tidak semua anggota Dewan Pembina kayak begitu. Masih ada Ahmad Mubarok dan lain-lain," ujar Carrel.

"Kami sih masih positif saja dengan SBY, masa sih beliau tega menghancurkan anaknya dan partainya sendiri. Banyak elemen terkait yang membuat anjloknya Demokrat sebagai partai pemerintah yang kinerjanya juga menjadi sorotan, di antaranya kinerja para menteri dari Partai Demokrat," lanjut dia.

Carrel mengungkapkan, salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan Demokrat adalah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja profesional dan memberikan batas waktu atas kasus-kasus yang sedang ditanganinya.

"Jangan seperti sekarang ini, kasus Hambalang tidak jelas mau sampai kapan bisa dituntaskan. Akibatnya, opini-opini dari para pengamat yang sok tau bahkan ditunggangi juga oleh kepentingan-kepentingan politik dibiarkan berkembang secara liar," kata Carrel.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas