Hanura: Soal Kasus, Itu Urusan Pribadi Fuad Bawazier

Kompas.com - 06/02/2013, 14:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Akbar Faizal mengatakan, pihaknya tidak akan meminta penjelasan kader Hanura, Fuad Bawazier, terkait dugaan terlibat pidana seperti disinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, kata Akbar, hal itu masalah pribadi Fuad.

"Enggak (klarifikasi), itu urusan pribadi Fuad. Enggak ada urusannya dengan Hanura. Itu kan sebelum dia gabung (Hanura)," kata Akbar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Dalam jumpa pers di Mekkah, Presiden mengatakan, enam tahun lalu, ia berencana mengangkat Fuad sebagai menteri. Namun, setelah menerima informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden urung melakukan hal itu. Jika Fuad dijadikan menteri, katanya, akan ada masalah besar yang menanti.

Akbar mengatakan, bisa saja pernyataan Presiden benar. Namun, dia meminta agar jangan ada upaya pergeseran isu dari masalah pajak keluarga Presiden seperti dilaporkan The Jakarta Post ke masalah lain.

"Presiden jelasin saja apa yang dia dimaksud. Saya khawatirkan bergeser dari laporan The Jakarta Post lalu berpindah ke orang yang menyebarkannya. Saya ingin semua pihak fokus ke situ (laporan The Jakarta Post)," kata Akbar.

Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono menuding aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier sebagai pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post. Presiden pun mengaku prihatin dituduh tidak membayar pajak.

''Saya telah memenuhi kewajiban saya dengan sebenar-benarnya untuk bayar pajak,'' ujar Presiden di Jeddah, Arab Saudi, Senin (4/2/2013) malam.

''Saya prihatin, dengan harta yang jumlahnya tidak spektakuler dianggap tidak taat pajak. Ada yang triliunan, ratusan miliar, tidak beres bayar pajak kadang-kadang luput dari perhatian. Ini ketidakadilan,'' kata Yudhoyono.

Presiden mengaku sudah mendengar ada yang melapor kepada KPK terkait dugaan tak taat bayar pajak yang dituduhkan kepadanya. Dalam jumpa pers itu, secara khusus Presiden menyoroti soal Fuad. Ia menyebutkan, enam tahun lalu dirinya sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri.

''Namun, pada saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi, saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,'' kata Presiden.

Baca juga:
Sebut Fuad Bawazier Berkasus, Pernyataan SBY Dipertanyakan
Abraham Samad Akui Fuad Bawazier Punya Kasus Hukum

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau