Demokrat Bukan Partai Modern
”Partai Demokrat tidak bisa dikatakan sebagai partai modern karena mereka tidak menyelesaikan persoalan dengan sepenuhnya mendasarkan diri pada mekanisme partai yang ada,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang, Rabu (6/2), di Jakarta.
”Partai Demokrat bukan partai modern, yang selama ini diklaim mereka. Mereka masih mengandalkan tokoh,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego.
Para kader yang beramai-ramai meminta SBY, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengambil inisiatif merampungkan persoalan memperlihatkan sifat sentralistik partai tersebut. ”Sebenarnya situasi ini bukan hanya terjadi pada Partai Demokrat, tetapi juga pada hampir semua partai politik di Indonesia,” ungkap Sebastian.
Partai modern, kata Indria, seharusnya berupaya mengatasi persoalan dengan mengacu pada aturan main atau anggaran dasar. Partai modern tidak mengandalkan tokoh untuk mengatasi problem internal.
Perlunya SBY turun tangan mengembalikan elektabilitas partai terdengar kencang. Namun, menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, penggantian Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum belum tentu dapat menyehatkan partai.
Turunnya elektabilitas Partai Demokrat, seperti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, cukup membuat Dewan Pembina resah. Syarief berharap SBY turun tangan untuk mengembalikan kondisi partai karena SBY berpengalaman meningkatkan elektabilitas partai. ”Untuk menaikkan 1 atau 2 persen itu sulit setengah mati. Sehingga yang penting sekarang ini, Ketua Dewan Pembina harus turun tangan,” ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie meminta semua pihak harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas turunnya elektabilitas. ”Jadi, saya minta Mas Anas bersama beberapa orang DPP mengundang Wanbin (Dewan Pembina), Majelis Tinggi, dan Wanhor (Dewan Kehormatan) untuk duduk bersama membicarakan ini,” katanya.
Namun, merosotnya elektabilitas Partai Demokrat semestinya menjadi cambuk bagi setiap elite politik partai untuk melakukan introspeksi diri. Dengan introspeksi diri, kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Magelang Sad Priyo Putro, setiap elite diharapkan dapat menyadari betul apakah dirinya masih cukup disukai masyarakat dan apakah masih berhasil menjalankan tugasnya di partai atau tidak.
”Setiap elite politik Partai Demokrat yang tidak lagi dipercaya masyarakat dan gagal menjalankan tugasnya diharapkan legawa, berbesar hati, untuk mengundurkan diri,” ujarnya.
Selain introspeksi diri, kader juga harus jujur kepada masyarakat. Menurut dia, Anas yang sering disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang harus berterus terang untuk mengakui apakah terlibat korupsi atau tidak. ”KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus segera mengumumkan siapa saja kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi,” tuturnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang Hasan Suryoyudho meyakini, kasus yang membelit elite di tingkat pusat tidak akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di daerah terhadap Partai Demokrat.
Sementara itu, Anas mengaku, pada Selasa siang. dirinya menerima pesan singkat (SMS) dari SBY yang ditulis di hadapan Kabah di Masjidil Haram, Mekkah. SBY terus memohon petunjuk dan pertolongan Allah agar Partai Demokrat dapat segera dibebaskan dari berbagi masalah. ”Isinya bagus, yakni doa dan permohonan kepada Allah di Tanah Suci, insya Allah makbul,” kata Anas.
Dalam rapat dengan KPK, kemarin, Fraksi Partai Demokrat sempat meminta KPK menghentikan penyelidikan jika tidak menemukan bukti permulaan yang cukup. Namun, permintaan itu gagal lolos menjadi kesimpulan rapat karena ditolak fraksi lain dan pimpinan KPK.
Sebelumnya, SBY berharap KPK segera memberi kepastian terhadap kasus yang ditudingkan kepada Anas. Namun, Ketua KPK Abraham Samad mengaku tidak merasa ditekan dan diintervensi oleh permintaan SBY tersebut.
