Separuh Warga Afganistan Menyuap Aparat Pemerintah

KABUL, KOMPAS.com - Sebuah hasil studi PBB yang dipublikasikan Kamis (7/2/2013) menunjukkan ksus korupsi di Afganistan pada 2012 meningkat tajam dan separuh penduduk negeri itu pernah menyuap petugas pemerintah.

Setelah invasi AS 11 tahun lalu, kini jutaan dollar bantuan mengucur ke salah satu negeri termiskin di dunia itu. Sayangnya, banjir bantuan itu malah membuat Afganistan menjadi salah satu negeri paling korup di dunia.

Sehingga rencana penarikan mundur seluruh pasukan asing pada akhir tahun 2014 membuat masa depan bantuan internasional untuk Afganistan sangat tergantung kemampuan negeri itu memberantas korupsi.

Laporan yang disusun Badan PBB urusan Obat-obatan Terlarang dan Kriminalitas (UNODC) dan unit anti-korupsi Afganistan menyatakan meski sudah ada upaya nyata memberantas korupsi, namun total korupsi di negeri itu pada 2012 mencapai 3,9 miliar dollar AS, meningkat 40 persen dari 2009.

"Uang suap yang dibayarkan warga Afganistan pada 2012 sama dengan dua kali lipat pendapatan Afganistan atau seperempat dari bantuan dana yang dijanjikan dunia internasional," papar laporan itu.

"Tak ada yang meragukan betapa seriusnya masalah ini, sekarang bagaimana mencari strategi yang tepat untuk memperbaiki situasi ini," kata perwakilan regional UNODC Jean-Luc Lemahieu.

Laporan itu juga menyebut bahwa rakyat kebanyakan Afganistan semakin menganggap korupsi adalah hal yang biasa.

Lebih dari 68 persen warga yang menjadi responden jajak pendapat menganggap adalah hal biasa seorang pegawai pemerintah mencoba menambah penghasilannya dengan menerima suap dalam jumlah kecil. Angka ini meningkat dari hanya 42 persen pada 2009.

Sementara, sebanyak 67 persen responden setuju jika rekrutmen pegawai negeri dilakukan dengan dasar kekeluargaan dan pertemanan. Angka dalam bagian ini juga meningkat tajam dari 42 persen pada 2009.

Sementara biaya korupsi semakin meningkat, jumlah orang yang memberi suap menurun dari 58 persen di 2009 menjadi 50 persen tahun lalu. Namun, para pembayar suap ini mengaku mereka memberi lebih banyak suap kepada aparatur
pemerintah.

Laporan PBB ini didasari jajak pendapat dari 6.800 responden di seluruh Afganistan dan menyimpulkan bahwa penarikan mundur pasukan NATO pada 2014 akan membantu Afganistan memerangi suap dan korupsi.

Sebelumnya, Pemerintah Afganistan menuding banyaknya sistem kontrak yang dilakukan komunitas internasional dalam berbagai proyek di Afganistanlah yang menyuburkan korupsi. Namun, di lain sisi Pemerintah Afganistan juga mengakui penyuapan juga marak dilakukan pejabat negeri itu.