Berubah-ubah, Anggaran Kurikulum Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran kurikulum 2013 kembali dipertanyakan oleh para anggota legislatif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dinilai tak jelas dalam menetapkan standar pembiayaan bagi kurikulum 2013 ini menyusul perubahan anggaran yang terus meningkat untuk kurikulum 2013 ini.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Raihan Iskandar, mengatakan bahwa perubahan anggaran kurikulum ini dirasa membingungkan. Padahal semestinya masalah anggaran ini harus sudah pasti jika memang penerapannya akan dilakukan pada Juli nanti.

"Ini fenomena birokrasi yang tidak profesional. Khususnya dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembiayaan," kata Raihan di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis (7/2/2013).

Ia menuturkan bahwa Kemdikbud pada awalnya mengajukan anggaran dana kurikulum sebesar Rp 684 miliar pada Raker dengan Komisi X DPR RI. Kemudian berubah pada RKAKL menjadi Rp 611 miliar. Selanjutnya, pada saat rapat dengan Panja Kurikulum anggaran berubah lagi menjadi Rp 1.457 triliun.

"Anehnya, beberapa hari yang lalu naik lagi menjadi Rp 2.4 triliun. Ini mana yang benar," ujar Raihan.

Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Golkar, Zulfadhli, juga mempertanyakan yang sama mengenai anggaran kurikulum yang berubah terus menerus. Hal tersebut diprediksi dapat menimbulkan masalah baru terkait transparansi anggaran.

"Selama ini yang dibahas hanya Rp 684 miliar, kemudian muncul Rp 1,4 triliun, terus muncul lagi lebih besar. Tolong ini dijelaskan," tegas Zulfadhli.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menjelaskan bahwa anggaran kurikulum sesungguhnya mencapai Rp 2,4 triliun seperti yang dipaparkan sebelumnya. Jumlah berbeda yang dipermasalahkan tersebut karena adanya pembagian dalam anggaran melekat dan anggaran tambahan.

"Anggaran melekat itu ada tidak kurikulum sudah dianggarkan. Tidak ada yang berubah. Hanya tadi, masuk anggaran melekat dan anggaran tambahan. Yang tambahan itu khusus untuk kurikulum," jelas Nuh.