Ical Minta Kader Golkar Tak Komentari Kasus Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang biasa disapa Ical mengimbau kadernya untuk tidak mengomentari permasalahan hukum yang dihadapi kader partai lain maupun kader Partai Golkar sendiri. Dia meminta para kader mampu menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang dewasa.

"Kita tahu banyak sekali kader-kader partai lain dan kader Partai Golkar yang tersangkut masalah hukum. Meskipun mereka jadi tersangka, mereka belum tentu bersalah," tegas Ical, aat membuka Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemenangan Pemilu di Wilayah Timur yang berlangsung, Sabtu (9/2/2013). Karenanya, dia berpendapat tidak pada tempatnya kader Partai Golkar mengomentari persoalan-persoalan hukum tersebut.

Sikap Partai Golkar atas kasus-kasus hukum itu, tegas Ical, adalah menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada para penegak hukum. "Kita tidak boleh mengomentari kader partai lain ataupun berpolemik terhadap kader partai kita sendiri. Kita harus ungkapkan hal-hal yang berguna bagi bangsa dan negara," imbuh dia.

Ical juga berpesan agar Partai Golkar tidak terbawa ke dalam gonjang ganjing politik nasional yang semakin memanas jelang pemilihan umum (Pemilu) 2014 ini. Betapa pun gonjang-ganjing ini bisa dibaca, kata Ical, Partai Golkar tidak boleh terbawa pada konflik yang berujung pada perpecahan, menghancurkan soliditas internal partai, serta berujung pada rusaknya persatuan nasional. "Kita sebagai partai tidak boleh ikut memberikan satu kontribusi negatif pada persatuan nasional," tambah Ical.

Situasi politik menjelang Pemilu 2014 terasa kian memanas. Kasus korupsi yang menyeret para elite partai pun beruntun terjadi. Belum lama ini publik dikejutkan dengan penetapan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera  Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menyusul, menyeruak kabar bakal ditetapkannya Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka gratifikasi semasa menjadi anggota DPR. Di tengah hiruk-pikuk ini, Jumat (8/2/2013), KPK pun menetapkan Ketua DPP Partai Golkar yang juga Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka untuk tiga kasus sekaligus.

Terkait Rusli, Ical menilai salah satu petinggi Partai Golkar itu belum tentu bersalah. Dia pun memilih tidak memberhentikan Rusli dari kepengurusan partai selama belum ada putusan tetap majelis hakim yang menyatakan Rusli bersalah.

Berita terkait dapat dibaca pada topik Geliat Politik Jelang 2014