Anas Tak Merasa Kewenangannya 'Dipreteli' SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum tak merasa kewenangannya 'dipreteli', setelah Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan solusi penyelamatan partai. Anas mengaku masih menjalani tugas-tugasnya seperti biasa.

"Begini, teman-teman, kan lihat sendiri seharian di Banten. Apakah ada masalah? Saya rasa enggak ada masalah," ujarnya di Lebak, Banten, Sabtu (9/2/2013). Hari ini ia tetap menghadiri pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Lebak dan menghadiri deklarasi calon Bupati Lebak. Anas juga melakukan penanaman pohon kedelai di Desa Gunung Anten, Desa Cimarga, Lebak. Menurut Anas, hal itu menjadi bukti kewenangannya tidak 'dipreteli' oleh SBY.

Anas juga menganggap tidak ada masalah internal di partai. Hubungannya dengan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono pun berjalan baik. "Tidak perlu didikotomikan Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, tidak perlu. Di dalam Majelis Tinggi ada Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, ada Wakil Ketua Dewan Pembina, Sekjen, dan lainnya. Itu menyatu," terang Anas.

Pernyataan Anas itu pun seakan membantah adanya perpecahan Demokrat menjadi dua kubu, yakni kubu Cikeas (SBY) dan kubu Duren Sawit (Anas). Menurut Anas, Demokrat saat ini tengah solid untuk perbaikan partai. Anas juga menambahkan bahwa Partai Demokrat tidak merasa tengah disudutkan oleh pihak tertentu.

"Kalau memang ada asumsi menyudutkan, Partai Demokrat tidak akan tersudut. Yang menyudutkan jangan-jangan tersudut sendiri," ucapnya.

Jumat (8/2/2013) malam di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyampaikan 8 solusi sebagai langkah penyelamatan partai. SBY menyatakan, Ketua Majelis Tinggi partai, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai. Kemudian, segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi partai. Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis.

SBY juga memberi kesempatan pada Anas memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat menyatakan siap memberi bantuan hukum kepada Anas. Namun, Anas menegaskan, dirinya tidak di-'nonaktifkan' oleh SBY.