Ancaman Memboikot Jokowi-Basuki Hanya Isu

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa hari ini berembus kabar tentang adanya rencana boikot pegawai (PNS) pada kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Entah dari mana asalnya, tetapi kabarnya, boikot adalah cara protes pegawai pada pemimpin Jakarta Baru.

Kabar itu juga sempat menjadi perbincangan, khususnya di antara para pewarta yang biasa mengabarkan berita dari Balaikota Jakarta. Bila dirunut, isu tersebut makin kuat tercium setelah Novizal berencana meletakkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mulai 1 Maret 2013 mendatang.

Pengunduran diri dan pengajuan pensiun Novizal mencuat ke permukaan pada 11 Februari 2013 lalu. Inilah pertama kalinya dalam sejarah birokrasi Pemprov DKI seorang birokrat mengundurkan diri dari jabatannya.

Guna mengonfirmasi rumor tersebut, Kompas.com menanyakan langsung ke beberapa PNS di Balaikota Jakarta. Salah satunya adalah R, seorang pegawai di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Saat dikonfirmasi, R mengaku tidak mengetahui kabar itu. Sebaliknya, ia justru merasa tak keberatan mengikuti ritme kerja Jokowi-Basuki. Meski di saat bersamaan ada konsekuensi yang harus diterima, yakni energi yang lebih terkuras dibandingkan pola kerja bersama pemimpin-pemimpin sebelumnya.

"Enggak, enggak pernah dengar (rencana boikot). Kita sih enggak keberatan, memang begini cara melayani masyarakat, lebih terbuka, walau kita jadi lebih capek," kata R, Rabu (13/2/2013) malam, di Balaikota Jakarta.

Saat ditemui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga membantah rumor mengenai para bawahannya akan melakukan boikot. Dengan tegas, ia menyatakan informasi itu tidak benar dan semua dalam situasi yang cukup terkendali.

"Enggak benar itu. Enggak ada ancaman boikot," ujar pria yang akrab disapa Ahok sesaat sebelum meninggalkan ruang kerjanya pada malam yang sama.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Ery Basworo juga membantah akan melakukan boikot. Baginya, pola kerja dulu dengan sekarang tak jauh berbeda. Semua mengerjakan tugas pokok dan fungsinya di pos masing-masing.

"Sebenarnya, kerjaan saya gali dan tutup lubang (jalan) doang, enggak ada perbedaan. Info itu enggak benar," ujarnya.

Sama halnya dengan Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia menyatakan semua pihak memiliki beban kerja sesuai porsinya. Tak ada yang berbeda karena tanggung jawab dan beban kerja dipikul bersama jabatan yang dipegang.

"Semua juga kerjaannya berat, enggak cuma Pak Novizal, tapi semuanya. Kalau ada kabar tentang boikot, itu enggak benar, enggak ada rencana begitu," kata Pristono.

Ritme kerja Jokowi-Basuki selama ini dinilai jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya, terlalu cepat, membuat para bawahannya tergopoh-gopoh, merasa tak nyaman, dan tertekan. Dalam banyak kesempatan, baik Jokowi maupun Basuki bertekad untuk terus menggenjot kinerja semua bawahannya. Keduanya berjanji tak akan tergiur dengan gaya klasik pemimpin yang selalu ingin dilayani dan bukan melayani masyarakat.

Salah satu contohnya saat Jokowi mengambil alih proses relokasi warga ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda di Jakarta Utara. Pasca-pencopotan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara, Kusnindar, dan tiadanya pengelola rusun di lokasi, berkali-kali mantan Wali Kota Surakarta ini harus menutup kepincangan, meluangkan waktu untuk langsung memberi pemahaman pada warga setempat. Tak tanggung-tanggung, tengah malam pun ia "jabani" terjun ke lokasi demi memastikan kondusivitas proses relokasi tersebut.

"Mengundurkan diri itu hak semua orang. Apa saya yang harus menyesuaikan? Ya enggak dong, kecepatan saya ini baru 60 persen," ujar Jokowi.