SBY: Sampaikan ke Lapindo, kalau Janji Ditepati!

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung masalah belum selesainya penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan warga yang terkena luapan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disinggung Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kamis (14/2/2013).

Agenda sidang kabinet paripurna itu membahas evaluasi rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2015.

Awalnya, Presiden menyinggung masalah banjir di Jakarta akibat curah hujan yang tinggi. Setelah itu, Presiden mengingatkan ancaman dari tingginya curah hujan di kawasan luapan lumpur Lapindo.

Presiden lalu mengungkapkan laporan yang diterimanya, yakni masih ada yang belum tuntas sehingga dapat mengganggu upaya mencegah jebolnya tanggul. Presiden tak menyebut apa yang belum tuntas.

"Saya juga mendapatkan laporan Lapindo belum menyelesaikan kewajibannya. Rp 800 miliar belum diselesaikan. Sampaikan kepada Lapindo, kalau janji ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat. Sampaikan. Mari kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan di Tanah Air ini demi rakyat kita, demi masa depan kita," kata Presiden.

Sidang kabinet paripurna itu juga dihadiri menteri yang berasal dari Partai Golkar. Tampak hadir Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Tjipjip Sutardjo.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical menyebut bahwa keluarga Bakrie bertanggung jawab atas korban lumpur Lapindo. Menurut Ical, pihaknya sudah mengucurkan dana Rp 9 triliun lebih untuk membeli tanah korban lumpur Lapindo 20 kali lipat dari harga tanah sebelumnya.