Wamenkeu: Kenaikan Harga BBM Jadi Opsi Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih belum menganggap penting untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Opsi menaikkan harga BBM merupakan opsi terakhir dari pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengakui kondisi makro saat ini sudah menunjukkan tren kenaikan. Misalnya kurs rupiah dengan dollar AS yang sudah menembus level Rp 9.700, lifting minyak tidak sesuai asumsi dan harga minyak mentah sudah di atas 100 dollar per barel.

"Memang tidak menutup kemungkinan pemerintah bisa menaikkan harga BBM. Tapi opsi kenaikan BBM itu, bila skenario sebelumnya tidak bisa dilakukan. Ini akan jadi opsi terakhir, tentunya juga akan dibicarakan dulu dengan pemerintah," kata Anny di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Anny menegaskan skenario yang akan dilakukannya terlebih dahulu adalah pemerintah setiap bulan selalu mengadakan kajian untuk melihat pengaruh kurs, harga minyak dan asumsi makro lainnya terhadap penerimaan dan belanja negara. Jika masih aman, maka opsi menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir.

Selain itu, pemerintah juga akan terus memonitor defisit anggaran termasuk defisit neraca perdagangan yang memang sebagian besar dari impor BBM. Defisit yang telah diteken dan disahkan dalam APBN 2013 tersebut akan tetap dijaga di level yang aman, yaitu tiga persen dari APBN.

"Tapi sampai hari ini, monitoring terhadap perubahan kemungkinan perubahan terhadap asumsi, dampaknya, terus kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa jaga, kan dolar AS memang bergerak terus, Rupiah kadang Rp 9600-9700 per dollar AS," tambahnya.

Sampai saat ini, pemerintah akan tetap berupaya mengendalikan harga BBM dan terus berdiskusi dengan Kementerian ESDM untuk bisa mengendalikan, menghemat serta melakukan konversi dari BBM ke BBG.