Gaji Gubernur Diusulkan Naik, Jokowi Merasa Sudah Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan mengomentari kemungkinan adanya kenaikan gaji di kalangan kepala daerah. Ia enggan memikirkan hal itu dan merasa gajinya sudah lebih dari cukup.

"Wah, enggak tahulah. Enggak tahu, itu urusannya pemerintah pusat. Enggak ngerti saya," kata Jokowi di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).

Saat ditanya pendapatnya mengenai kenaikan gaji untuk mencegah terjadinya korupsi, mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku tak memahaminya. Ia menolak memberi komentar karena merasa gajinya saat ini telah lebih dari cukup. Jokowi menegaskan bahwa saat ini ia lebih memilih untuk fokus bekerja.

"Apa hubungannya (naik gaji mencegah korupsi)? Tanyalah ke pemerintah pusat. Kalau saya enggak mikirin, kalau (gaji) saya ya lebih dari cukup. Saya juga makan enggak bisa gemuk," ujarnya dengan nada bercanda.

Saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (20/2/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai sudah saatnya gaji kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dinaikkan. Presiden mengatakan, sudah delapan tahun gaji kepala daerah tidak mengalami kenaikan.

"Karena dalam jangkauan APBN kita, maka segera diimplementasikan. Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan, gaji (pegawai) bawah-bawah tidak dipikirkan. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar," kata Presiden.

"Tetapi ketika semua (pegawai sudah) dipikirkan, tidak keliru kalau bupati, wali kota, gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan," ujarnya.

Berita terkait dapat dilihat dalam topik "Gebrakan Jokowi".