Rusia-China Ancam Veto Usul Resolusi Aksi Militer
MOSKWA, JUMAT
Walau sama-sama mengecam aksi kontroversial yang dilakukan Korut itu, baik Moskwa maupun Beijing bertekad memveto resolusi yang berisi rencana intervensi militer.
”Kami menentang kelanjutan uji coba nuklir yang kemarin dilakukan Korut. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa merespons secara layak, tetapi tetap harus mengarah pada konteks perdamaian di semenanjung Korea,” ujar Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi.
Yang bertemu Menlu Rusia Sergei Lavrov di Moskwa. Seusai pertemuan, keduanya menggelar jumpa pers. Sebagai anggota tetap DK PBB, kedua negara punya hak veto.
”China dan Rusia sepakat bahwa sangatlah penting untuk tidak membiarkan terjadi satu situasi yang akan berkembang menjadi awal (resolusi) intervensi militer ke Korut,” ujar Lavrov.
Sementara di China, Deputi Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson di Beijing juga menyatakan harapannya agar China menggunakan pengaruhnya terhadap negeri sekutu terdekatnya itu, Korut. Eliasson berharap China memengaruhi Korut agar bersedia kembali ke meja perundingan terkait proses pelucutan senjata nuklir.
”Dunia mengharapkan China memanfaatkan pengaruhnya. Dengan demikian, China dapat memberi pengaruh positif pada perkembangan situasi saat ini,” ujar Jan. China diharapkan juga bisa menasihati Korut tentang betapa berbahayanya perkembangan dan langkah-langkah yang telah dilakukan Korut.
Menanggapi permintaan itu, pejabat China yang diutus menerima Eliasson menyebutkan, Pemerintah China akan berupaya maksimal untuk membantu.
Selama ini Korut sangat bergantung pada China, terutama secara ekonomi, perdagangan, dan investasi. Ketergantungan pada China termasuk dalam dua hal penting, yakni pasokan bahan bakar dan makanan.
Dari Pyongyang dilaporkan, Pemerintah Korut akan mengizinkan warga asing di negerinya untuk bisa mengakses internet melalui telepon seluler ataupun perangkat tablet. Akses layanan itu disediakan oleh Koryolink, perusahaan patungan antara Perusahaan Telekomunikasi dan Pos Korea serta Orascom Telecom Media and Technology Holding SAE dari Mesir.
Layanan yang tersedia mulai 1 Maret itu hanya diberikan kepada warga negara asing. Rakyat Korut tidak akan mendapat layanan tersebut dalam perangkat telepon seluler mereka.
Izin itu keluar hanya beberapa pekan setelah Pyongyang mengizinkan warga asing menggunakan telepon seluler. Sebelumnya, warga negara asing harus menyerahkan telepon seluler mereka di imigrasi saat tiba di negeri itu.
