Pernyataan Komisioner Komnas HAM soal Penembakan Papua Dikecam

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra mengecam sikap Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai ketika menyikapi peristiwa penembakan di Papua yang menewaskan delapan anggota TNI dan empat warga sipil. Natalius didesak meminta maaf kepada keluarga korban. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin ( 25/2/2013 ), menyikapi pernyataan Natalius bahwa peristiwa penembakan di Papua akibat ketidaksiagaan anggota TNI.

Fadli mengatakan, pernyataan itu sangat tidak tepat di tengah kondisi berkabung, apalagi belum dilakukan investigasi. "Tentu sangat tidak tepat kita menyalahkan TNI yang telah berupaya menjaga pertahanan dan wilayah NKRI di Papua," kata dia.

Fadli mengatakan, aparat keamanan harus segera menangkap para pelaku. Pihaknya juga berharap pemerintah memperkuat kapasitas TNI, seperti penguatan infrastruktur di lapangan.

"Gerindra belasungkawa sedalam-dalamnya. Semangat delapan prajurit yang gugur untuk menjaga keadulatan Indonesia harus diteruskan, tak hanya oleh prajurit TNI, tapi juga oleh seluruh elemen," pungkas Fadli.

Seperti diberitakan, Natalius menyebut, dalam perspektif HAM, konflik antara pihak yang memiliki senjata tak bisa dikategorikan dengan pelanggaran HAM. "Seandainya yang delapan TNI itu ditembak OPM (Organisasi Papua Merdeka), itu tidak melanggar HAM karena keduanya adalah kelompok bersenjata. Jadi, tidak ada pelanggaran HAM di situ," kata dia.

Serangan kelompok sipil bersenjata terjadi di dua tempat berbeda di Tingginambut dan Sinak. Saat dihadang, prajurit TNI tak membawa senjata. Ketujuh prajurit yang tewas di tempat, dua di antaranya adalah anggota Komando Rayon Militer Sinak, yaitu Sertu M Udin dan Sertu Frans. Lima korban lainnya adalah anggota Batalyon Infanteri 753 Argaviratama, yaitu Sertu Ramadhan, Pratu Mustofa, Pratu Edi, Praka Jojo Wiharjo, dan Praka Wempi.