Firdaus: FPJP Bank Century, Kebijakan BI

Dia mengatakan kalau pemberian FPJP tersebut merupakan kebijakan Bank Indonesia. "Kalau kami (LPS) tugasnya ketika nanti sudah diputuskan untuk diselamatkan, nah kami yang menyelamatkan. Tapi itu kalau proses awalnya diproses di Bank Indonesia," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada kejanggalan di balik pembengkakan dana talangan (bailout) untuk Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun dari Rp 632 miliar, Firdaus mengatakan bahwa itu masalah lama. "Prosesnya panjang, (pemeriksaan) saya belum sampai ke sana kok," ucapnya sambil menuju mobil untuk keluar Gedung KPK.

Adapun Firdaus diperiksa KPK karena dianggap tahu seputar dana talangan Century. LPS yang pernah dipimpinnya bertugas menyelamatkan bank gagal yang dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Untuk Bank Century, LPS telah mengucurkan tambahan modal sebesar Rp 6,762 triliun.

Sebelumnya, KPK memeriksa Ketua OJK Muliaman H Hadad dalam kapasitasnya sebagai mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Seusai diperiksa, Hadad mengaku ditanya KPK seputar perubahan peraturan Bank Indonesia terkait pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

KPK juga telah memeriksa Anggito Abimanyu dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Seusai diperiksa, Anggito menyatakan gagalnya Bank Century belum dapat dikatakan sistemik.

Dalam kasus Bank Century, KPK menyatakan bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dan Siti Fajriah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal pada 2008. Namun, hingga kini penetapan tersangka Siti masih menunggu surat perintah penyidikan (sprindik).